Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang makin kuat di dalam negeri dari kelompok opisis karena dinilai tidak mampu menangani perlawanan pejuang Hamas di Gaza setelah tentara IDF berperang selama 60 hari lebih.
Tekanan terbaru dilontarkan pemimpin kelompok oposisi Israel, Yair Lapid. Dia mendesak Benjamin Netanyamundur dari kursi perdana menteri. Dia menilai penanganan pemerintah Israel terhadap konflik dengan Hamas buruk.
“Netanyahu harus pergi sekarang selama pertempuran,” ujar Yair Lapid kepada Channel 12 Israel dikutip Anadolu.
“Pemerintah ini tidak berfungsi. Kita perlu perubahan – Netanyahu tidak bisa terus menjadi perdana menteri. Kita tidak bisa membiarkan diri kita melakukan kampanye berkepanjangan dengan perdana menteri yang tidak dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Lapid menegaskan, partainya, Yesh Atid (Ada Masa Depan) berancang-ancang untuk bergabung dengan “pemerintahan rekonstruksi nasional” dengan Partai Likud, namun menekankan bahwa “Netanyahu tidak dapat memimpinnya.”
Menurut hasil polling baru-baru ini, 66 persen warga Israel menginginkan pemilu dini setelah berakhirnya konflik Gaza, yang dimulai setelah serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.
Sejak itu, Israel terus melakukan pemboman tanpa henti di Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya 11.500 warga Palestina, lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak.
Baca juga: Prancis Jadi Motor Jatuhnya Sanksi Keras Uni Eropa ke Hamas
Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, juga rusak atau hancur total. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel secara resmi dilaporkan mencapai 1.200 orang.
Baca juga: Peringatan Raja Yordania: Pengusiran Paksa Warga Gaza oleh Israel Picu Konsekuensi Serius
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB Rabu lalu sudah mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembebasan segera semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperluas di seluruh wilayah tersebut untuk menyelamatkan dan melindungi nyawa warga sipil.
Laporan Zein Khalil/Sumber: Anadolu