Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Ukraina segera merekrut tentara mobilisasi dalam jumlah besar-besaran.
Setidaknya ada sebanyak 450.000 hingga 500.000 orang yang akan dijadikan tentara menghadapi peperangan dengan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan awal pekan ini bahwa militer telah mengusulkan pemanggilan tambahan 450-500 ribu orang.
Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-666: Serangan Balasan Gagal, Inggris Sebut Kyiv Pilih Defensif
Kyiv ingin mengalokasikan tambahan 500 miliar hryvnia (13,3 miliar dolar AS) untuk upaya tersebut.
Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa pemerintahnya tidak segan-segan memberi sanksi kepada warganya yang ngotot meninggalkan negeri itu.
Saat inni banyak warga Ukraina yang eksodus ke luar negeri, selain mengungsi juga karena takut dijadikan tentara berperang di garis depan.
"Semua semua pria Ukraina yang telah meninggalkan negaranya sejak awal konflik akan dipanggil untuk melapor ke pusat perekrutan, dan memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhinya dapat menghadapi sanksi," kata Umerov dikutip dari Interfax, Jumat (22/12/2023).
Sementara Aleksey Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina mengatakan setiap warga negara Ukraina, dan bukan hanya anggota militer, harus mengabdi pada negaranya selama konflik dengan Rusia.
Dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada hari Kamis, kepala keamanan memberi isyarat bahwa era di mana sebagian warga Ukraina bisa menutup mata terhadap pertempuran telah berakhir.
“Ketenangan seperti ini, ketika diyakini bahwa perang hanyalah urusan militer, dan seluruh negara dapat menjalani kehidupannya sendiri telah berlalu, harus diakhiri, tidak akan terjadi seperti itu," dia bersikeras.
“Setiap orang harus mengambil bagian dalam perang ini, dan tidak selektif: ketika seseorang berperang, yang lain melemparkan chip ke dalam kasino. Ini tidak adil,” ujar Danilov.
Pada saat yang sama, Danilov mencatat bahwa rencana mobilisasi yang direncanakan Kiev tidak hanya akan berlangsung satu hari atau satu bulan, tetapi keseluruhan prosesnya bisa memakan waktu setidaknya satu tahun.
Dia juga menekankan bahwa pihak berwenang Ukraina harus memprioritaskan “keadilan” ketika menambah barisan militer.
Namun, Kirill Budanov, kepala intelijen Ukraina, mengatakan pekan lalu bahwa memaksa orang tanpa motivasi untuk bertugas tidak akan membuat tentara lebih kuat.
Baca juga: Mitos Kehebatan Buatan Barat Telah Runtuh, 14.000 Lapis Baja NATO Hancur di Ukraina
Ukraina mengumumkan mobilisasi umum tak lama setelah dimulainya konflik dengan Rusia pada Februari 2022, yang melarang sebagian besar pria berusia antara 18 dan 60 tahun meninggalkan negara tersebut.
Kritik Pemecatan Perekrut Militer
Sebelumnya, jenderal tinggi Ukraina Valeriy Zaluzhnyi pada hari Senin mengeluarkan kritik terkuatnya hingga saat ini terhadap keputusan presiden sebelumnya yang memecat kepala kantor wajib militer regional, Interfax Ukraina melaporkan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy memecat semua kepala rekrutmen militer regional Ukraina pada bulan Agustus dalam tindakan keras terhadap korupsi.
Dia mengatakan pada saat itu bahwa penyelidikan negara terhadap pusat-pusat di seluruh Ukraina telah mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat mulai dari pengayaan ilegal hingga pengangkutan orang-orang yang memenuhi syarat wajib militer melintasi perbatasan meskipun ada larangan pada masa perang untuk meninggalkan negara tersebut.
Ketika ditanya oleh wartawan di sela-sela sebuah acara pada hari Senin tentang apakah keputusan tersebut mempengaruhi tingkat mobilisasi, Panglima Angkatan Bersenjata Valeriy Zaluzhnyi menyesalkan pemecatan kepala perekrutan tersebut.
“Mereka adalah para profesional, mereka tahu bagaimana melakukan hal ini, dan mereka telah tiada,” kata Interfax Ukraina yang mengutip perkataannya.
Penilaian jujur Zaluzhnyi mengenai realitas medan perang dalam esai bulan November yang diterbitkan di The Economist sangat kontras dengan optimisme yang tak tergoyahkan dalam pidato publik Zelenskiy.
Namun kampanye ini telah dirusak oleh meluasnya penghindaran rancangan undang-undang dan korupsi.
Para pejabat Ukraina telah berulang kali mengisyaratkan rencana untuk merekrut lebih banyak tentara di tengah goyahnya serangan balasan Kiev yang telah berlangsung sejak awal musim panas namun gagal mencapai kekuatan yang signifikan.
Moskow menggambarkan kerugian yang dialami Ukraina selama serangan tersebut sebagai sebuah bencana besar dan memperkirakan jumlah korban mencapai 160.000 orang. (Russia Today/TASS/Interfax Ukraina/Pravda)