Perang Gaza Lawan Hamas Kuras Keuangan Negara, Israel Mau Tutup Puluhan Kantor Pemerintahan

TRIBUNNEWS.COM - Saluran televisi Israel, Channel 12, Jumat (5/1/2024) menyiarkan laporan yang menyebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sedang mempertimbangkan untuk menutup kantor-kantor pemerintah.

Penutupan puluha instansi pemerintahan Israel ini disebutkan karena tingginya biaya perang di Gaza.

Begitu tingginya biaya perang  sampai-sampai Israel harus mengalihkan anggaran belanja negara mereka untuk dana perang.

Baca juga: Rapat Larut Malam Kabinet Perang Israel Diwarnai Perkelahian Verbal: Kepala Militer Kena Bentak

Laporan Channel 12 mengindikasikan kalau biaya perang yang sedang berlangsung diperkirakan mencapai miliaran syikal, tanpa menyebutkan jumlah pastinya.

"Oleh karena itu, pemerintah Israel mencari cara untuk mengurangi biaya dan memangkas kantor-kantor pemerintah," ungkap laporan tersebut.

Media tersebut juga mengungkapkan, ada rekomendasi Kementerian Keuangan Israel untuk menutup 10 kantor pemerintahan, mengingat belum ada menteri yang memutuskan mundur.

Baca juga: Penarikan Tentara Israel dari Gaza Bukan untuk Berhenti Tapi Awal dari Perang Total Lawan Hizbullah

Penarikan Pasukan

Tingginya biaya perang disbeut-sebut juga membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meminta 300.000 pasukan cadangannya pulang dari medan perang di jalur Gaza.

Hal ini terjadi setelah puluhan tank dan kendaraan tempur Israel ditarik keluar dari Gaza,

Hal tersebut diungkap Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Daniel Hagari.

Dalam keterangan resminya Hagari menyebut penarikan ratusan pasukan cadangan dari jalur Gaza dilakukan sesuai permintaan PM Benjamin Netanyahu.

Seusai ditarik dari medan perang, 300 ribu pasukan IDF itu rencananya akan dikembalikan ke rumah atau keluarga masing – masing.

Baca juga: Jumlah Warga Palestina yang Tewas dalam Perang Israel-Hamas Sejak 7 Oktober Capai 22.509 Jiwa

Daniel berdalih, strategi ini sengaja diperintahkan Netanyahu agar para pasukan bisa kembali mengisi energi dengan begitu mereka dapat lagi memulai tugas baru untuk melakukan penyerangan kepada Hamas di Gaza.

“Beberapa tentara cadangan akan kembali ke keluarga dan pekerjaan mereka minggu ini. Adaptasi ini dimaksudkan untuk memastikan perencanaan dan persiapan melanjutkan perang pada tahun 2024," ujar Daniel.

Namun banyak pihak menilai bahwa penarikan 300.000 tentara dari Gaza merupakan sinyal kekalahan Israel buntut dari membengkaknya biaya perang yang saat ini telah mencapai 58 miliar dolar AS atau sekitar Rp 890 triliun, sebagaimana dikutip dari Washington Post.

Bank Sentral Israel bahkan memperkirakan bahwa dampak perang akan membuat ekonomi Israel mengalami krisis sepanjang 2024. Hingga Bank Sentral Israel, terpaksa memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak 2020, dari awalnya 4,75 persen menjadi 4,5 persen.

“Perekonomian Israel pada dasarnya kuat dan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bahkan ketika sedang berperang. Namun hal ini tidak terjadi dengan sendirinya,” kata Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron.

Baca juga: Amerika Serikat Tolak Seruan Pejabat Israel untuk Usir Warga Palestina dari Gaza

Dengan menarik pasukan cadangannya dari Gaza setidaknya, pemerintah Israel dapat menekan pembengkakan biaya operasional perang.

Kemiskinan di Israel Meroket

Imbas perang, kini tingkat kemiskinan Israel dilaporkan melonjak tajam. Menurut catatan tahunan yang dirilis perusahaan riset Alternative Poverty Report sebanyak 19,7 persen warga Israel kini kehilangan pendapatan imbas agresi perang.

Tak hanya itu, dalam laporannya Alternative Poverty Report juga mengungkap dampak perang telah mendorong pemerintahan Tel Aviv untuk melakukan pemangkasan bantuan ekonomi- sosial pada sejumlah lembaga amal.

Impak lain yang ditimbulkan dari perang sebanyak 79,3 persen warga Israel menderita penyakit kronis lantaran kesulitan mendapatkan akses perawatan kesehatan gratis.

Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang mengurangi porsi mak hingga memaksa anak-anaknya untuk berpuasa karena kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok.
​