“Hanya permukiman yang membenarkan kehadiran militer jangka panjang, yang pada gilirannya menjamin keamanan,” kata Brigadir Jenderal Amir Avivi, mantan wakil komandan Divisi Gaza dan sekarang ketua Forum Pertahanan dan Keamanan Israel (IDSF), sebuah lembaga sayap kanan.

Namun, banyak warga Israel yang tidak setuju.

Omer Zanany, pakar keamanan di kelompok penelitian kebijakan luar negeri, Mitvim Institute, dan Berl Katznelson Foundation mengatakan, “Pemukiman di sana (Gaza) mempunyai risiko keamanan.”

Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot membandingkan pemukiman kembali dengan pengungsian massal warga Palestina yang terjadi saat berdirinya Israel pada tahun 1948.

“Pemerintahan Biden dapat mengakhiri semua ini besok jika mereka berhenti melindungi, mempersenjatai, dan mendanai tidak hanya Israel tetapi juga ekspansi ilegalnya," kata dia.

Penentangan juga meluas ke beberapa pemimpin pemukim.

Walikota Efrat, Oded Revivi mengatakan mereka yang mendukung pemukiman kembali ‘tidak memahami kenyataan,’ dan menambahkan, “Tidak ada pembenaran untuk mendeportasi warga Palestina.”

Meskipun pemerintahan Netanyahu tidak secara resmi mendukung pemukiman kembali, para kritikus khawatir gagasan tersebut akan mendapatkan momentum karena para pemimpin Israel belum mengusulkan visi alternatif yang nyata.

“Yang membuat saya takut adalah gerakan pemukim hanya bermain di lapangan kosong,” kata Zanany. “Tidak ada orang lain yang memaksakan visinya setelah perang.”

(oln/jn/*)