Keinginan Mesir agar Hamas lenyap, disiratkan Hassan membuat Kairo mengeyampingkan 'pelanggaran' yang dibuat Israel, baik secara teritorial maupun dalam konteks perjanjian perdamaian kedua negara.

Hassan membeberkan, di depan publik, ketidaksepakatan Mesir atas niat Israel menyerang Rafah berkisar pada sejauh mana komitmen Israel terhadap ketentuan Perjanjian Camp David yang ditandatangani dengan Mesir pada tahun 1979, dan kebutuhan Tel Aviv untuk mendatangkan pasukan udara dan darat serta alat berat.

Hal ini melanggar ketentuan perjanjian mengenai Area D di mana Rafah berada, yang menentukan berapa jumlah tentara yang ada di sana dan jenis senjata yang dapat dikerahkan.

Sebagai informasi, area D terletak di antara garis perbatasan Mesir-Israel dan Jalur D yang membentang dari timur Rafah hingga Eilat.

Lampiran perjanjian perdamaian Kairo-Tel Aviv memungkinkan Israel untuk menempatkan pasukan terbatas di wilayah ini yang terdiri dari empat batalyon infanteri, tidak dilengkapi dengan tank atau artileri, hanya rudal permukaan-ke-udara.

Jumlah total tentara Israel di empat batalyon tidak boleh melebihi 4.000 orang dan 180 kendaraan.

Hal yang mencolok adalah penolakan Mesir untuk membiarkan Israel mengirim pasukan ke Rafah, menduduki koridor Philadelphia dan mengancam untuk menunda perjanjian perdamaian, dikeluarkan oleh Layanan Informasi Mesir, sebuah lembaga media yang berafiliasi dengan kepresidenan.

Namun, segera setelah itu, Shukri segera mengkonfirmasi kalau perjanjian perdamaian antara negaranya dan Israel yang telah berlaku selama 40 tahun terakhir, akan terus berlaku, terlepas dari komentar apa pun yang dibuat mengenai masalah ini.

Baca juga: Menteri Israel: Perang Lawan Hamas Jalan Terus Saat Ramadan, Mesir Bantu Siapkan Serbuan Rafah

Mempertimbangkan hal tersebut, kemungkinan besar akan terjadi kesepahaman dan koordinasi tingkat tinggi antar-pemimimpin kedua negara.

Hal ini akan mencakup skala kehadiran militer, periode penempatan pasukan Israel di Rafah, jenis senjata yang digunakan, pertukaran informasi, intensifikasi patroli pengawasan, dan rincian lain mengenai pelaksanaan operasi tersebut. (Rencana kesepakatan) Direncanakan selesai sebelum datangnya bulan Ramadan.

Baca juga: Israel Gempar, AS Kebut Rencana Pendirian Negara Palestina: Gencatan Senjata Sebelum Ramadan

"Pemahaman ini mungkin memberikan fleksibilitas bagi pihak Mesir dalam mengutuk serangan Israel, mungkin mengurangi perwakilan diplomatik, dan mengambil langkah-langkah praktis yang membersihkan citra Kairo dan menunjukkan kalau rezim Presiden Abdel Fattah Al-Sisi menolak serangan semacam itu," kata Hassan dalam analisisnya terkait manuver Mesir menyikapi niat brutal Israel menginvasi Rafah.

Teori ambiguitas Mesir ini didasarkan pada preseden sejarah yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika rezim Sisi mengizinkan pesawat Israel melakukan lebih dari 100 serangan udara selama dua tahun, terhadap ISIS/Daesh di Semenanjung Sinai, sesuai dengan perjanjian dengan Israel, menurut laporan New York Times yang diterbitkan pada Februari 2018.

Tembok 7 Meter, Zona Penyangga Agar Hamas Terpojok

Rencana yang diusulkan dalam rencana invasi darat Rafah termasuk mengevakuasi penduduk Rafah, membuka koridor yang aman, memasang gerbang elektronik untuk memeriksa para pengungsi di selatan dan mengangkut mereka ke utara, mendirikan kamp-kamp di pantai Gaza, dan kemudian melakukan operasi militer darat di Rafah. Mesir akan memberikan layanan kesehatan dan bantuan melalui laut, Washington Post melaporkan.

Perbatasan Mesir dengan Gaza hanya sepanjang 14 kilometer, dan baru-baru ini menjadi saksi aktivitas militer dan keamanan termasuk sekitar 40 tank dan pengangkut personel lapis baja di Rafah, helikopter militer, tim teknik yang membangun zona penyangga, dan pembangunan kotak keamanan yang dikelilingi tembok tujuh meter di dalam Mesir.