Penyalahgunaan teknologi pengawasan, serta penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, seperti spyware yang sangat invasif, adalah beberapa dari banyak taktik yang digunakan di seluruh dunia untuk mempersempit ruang sipil.

Jumlah penjualan dan penyebaran spyware yang sangat invasif ke Indonesia menjadi perhatian khusus, karena masih terjadi pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, keamanan pribadi, dan kebebasan penahanan sewenang-wenang.

“Pembela dan aktivis hak asasi manusia telah berulang kali menghadapi penindasan secara online di Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (EIT) dan undang-undang pembatasan lainnya telah digunakan untuk mengadili dan mengintimidasi pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis, akademisi, dan lainnya. Perdagangan alat spyware yang tidak jelas ke Indonesia menambah potensi intimidasi yang berbahaya. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut” kata Carolina Rocha da Silva, Manajer Operasi di Lab Keamanan Amnesty International.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan mengakui hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, keamanan pribadi dan kebebasan penahanan sewenang-wenang, negara ini tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan spyware yang sah dan teknologi pengawasan.

Amnesty InternasionalFile Predator: Tertangkap dalam laporan Net, menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia yang ekstensif sekalipun tidak akan melindungi masyarakat sipil dari spyware yang sangat invasif.

Karena alasan ini, Amnesty International menyerukan pelarangan global secara permanen terhadap spyware yang sangat invasif dan moratorium – penghentian penjualan, transfer, dan penggunaan semua spyware sampai ada kerangka peraturan hak asasi manusia internasional dan nasional yang tepat yang melindungi masyarakat dari virus. pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh spyware dan teknologi pengawasan.

(Sumber: The Cradle, amnesty.org)