TRIBUNNEWS.COM -- Parlemen Ukraina menyetujui RUU mengenai mobilisasi militer pada tahap kedua yang memungkinkan para narapidana atau napi direkrut menjadi tentara untuk berperang melawan Rusia.
Program ini juga telah dilakukan oleh musuh bebuyutannya yang merekrut puluhan ribu penjahat untuk berperang melawan Ukraina.
Saat itu Rusia merekrut para tahanan dari penjara untuk menjadi anggota pasukan PMC Wagner, perusahaan tentara swasta yang ketika itu dipimpin oleh mendiang Yevgeny Prigozhin.
Namun setelah penaklukan kota Bakhmut dan meninggalnya Prigozhin, anggota Wagner dipersilakan untuk bergabung menjadi angkatan bersenjata Rusia.
Baca juga: Ukraina Gagalkan Rencana Mata-mata Rusia Bunuh Zelensky, Ungkap Para Eksekutor Dibayar Ribuan Dolar
Rencana perekrutan napi jadi anggota Angkatan Bersenjata Ukraina ini diungkapkan oleh sang penggagas Olena Shuliak pemimpin partai Hamba Rakyat dan Ketua Komite Verkhovna Rada untuk Organisasi Kekuasaan Negara, Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan Perkotaan Perencanaan dan anggota parlemen Yaroslav Zhelezniak.
Kepada Pravda, Zhelezniak mengatakan bahwa Verkhovna Rada (Parlemen Ukraina) telah melakukan pemungutan suara dan mayoritas menyetujuinya.
"Sebanyak 279 anggota parlemen memberikan suara mendukung RUU tersebut," kata Zhelezniak.
Sementara Shuliak mengatakan para tahanan yang akan direkrut bukanlah sembarang napi, mesti harus ada syaratnya.
Ia menyebutkan napi yang direkrut menjadi tentara Ukraina bakal mendapat pembebasan bersyarat oleh pengadilan berdasarkan persetujuan dari dewan medis, kantor pendaftaran, dan unit militer di mana orang tersebut akan bertugas.
“Sebagai personel militer, mantan tahanan akan bertugas secara eksklusif di unit militer khusus; Kementerian Pertahanan menentukan prosedur untuk membentuk unit tersebut. Pengawasan administratif terhadap orang-orang tersebut [masa percobaan] akan dilakukan oleh komandan unit militer di mana mereka berada. melayani. Orang-orang yang tunduk pada pengawasan administratif akan didaftarkan secara terpisah di unit militer," tegas Shuliak.
Undang-undang menetapkan bahwa kontrak prajurit tersebut akan berakhir pada akhir periode khusus dinas militer atau setelah pengumuman keputusan untuk melakukan demobilisasi. Prajurit seperti itu tidak akan diberikan cuti.
Baca juga: Rusia Hajar Habis-habisan Infrastruktur Energi Ukraina
Sementara tahanan yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina: mereka yang telah melakukan pembunuhan berencana, pemerkosa dan pedofil, pejabat korup, mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap fondasi keamanan nasional Ukraina, dan mereka yang telah memegang posisi yang sangat bertanggung jawab, termasuk anggota parlemen dan menteri.
Orang-orang yang dihukum karena produksi, perolehan, distribusi atau kepemilikan obat-obatan terlarang juga tidak akan diizinkan untuk bertugas di Angkatan Bersenjata.
Shuliak menambahkan bahwa semua tahanan lain yang berpotensi dimobilisasi akan dikenakan ketentuan yang sama: mereka tidak boleh menjalani hukuman lebih dari tiga tahun.
“Narapidana yang masih memiliki masa hukuman lebih lama – dan terlebih lagi bagi mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup – akan langsung ditolak tanpa hak untuk mempertimbangkan kembali,” katanya.
Jika seseorang yang dibebaskan bersyarat untuk bertugas di Angkatan Bersenjata melakukan pelanggaran lagi saat bertugas, bagian hukuman sebelumnya yang belum terpakai akan ditambahkan ke hukuman baru.
Saat ini Ukraina sedang kekurangan pasukan. Tentara mereka banyak yang menjadi korban, bahkan Rusia mengklaim dalam empat bulan pertama 2024 ini lebih dari 100 ribu tentara Ukraina tewas.
Sementara perekrutan mobilisasi saat ini sedang dipersiapkan menunggu Undang-Undang Mobilisasi Militer resmi bisa diterapkan pada pekan ketiga Mei ini.