Netanyahu-Ben Gvir Ribut Saat Rapat Kabinet, Yoav Gallant Walkout Saat Menteri Keamanan Israel Pidato
TRIBUNNEWS.COM - Perpecahan di tubuh pemerintahan Israel kini tanpa tedeng aling-aling diumbar ke publik.
Media Israel, Jumat (17/5/2024) melaporkan kalau konfrontasi tajam terjadi antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir selama sesi rapat kabinet.
"Lembaga Penyiaran Israel, Kan melaporkan pada Jumat malam kalau selama sesi Rapat Kabinet Keamanan Israel, terjadi konfrontasi sengit antara Ben-Gvir dan Netanyahu," tulis laporan Khaberni.
Baca juga: Media Inggris: Negara-Negara Arab Dukung Kehadiran Pasukan Asing di Gaza dan Tepi Barat
Media tersebut mengutip pernyataan Ben-Gvir yang mengatakan kalau Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant meninggalkan sidang kabinet saat dia menyampaikan pidato.
Ben-Gvir kesal, lalu mengarahkan pidatonya kepada Netanyahu, menuntut agar sang perdana menteri segera memecat menteri pertahanan Israel tersebut.
"Ben-Gvir menjelaskan kalau Gallant selalu meninggalkan ruangan setiap kali dia berbicara," tulis laporan tersebut.
Friksi besar di tingkat politik Israel terjadi mengenai “The Day After War" sebuah rencana tentang apa yang harus dilakukan di Gaza setelah perang.
Friksi ini terjadi terutama antara Netanyahu dan Gallant.
Baca juga: Seruan Serangan Besar ke Mesir Menggema di Israel: Tolak Hamastan dan Fathistan di Gaza Pasca-Perang
Gallant dikutip meminta Netanyahu untuk mengumumkan kalau: “’hari setelah Hamas" hanya akan tercapai jika entitas Palestina yang mengambil kendali atas Gaza dengan didampingi oleh pihak ketiga dari publik internasional.
Denga begitu akan muncul pemerintahan alternatif di Gaza atas pemerintahan Hamas saat ini.
Gallant secara lantang menolak suara dari kubu Netanyahu yang meminta agar kendali Gaza dikelola oleh Israel secara militer.
Bagi Gallant, ini akan berbahaya bagi keamanan Israel.
“Keragu-raguan pada dasarnya adalah sebuah keputusan. Hal ini mengarah pada tindakan yang berbahaya, yang mempromosikan gagasan pemerintahan militer dan sipil Israel di Gaza,” kata Gallant.