Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BOGOTA - Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan negaranya untuk membuka kedutaan besar di kota Ramallah, Tepi Barat, pada Kamis (23/5/2024).

Hal ini diungkap oleh Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo, adapun pengumuman dirilis presiden Petro setelah pihaknya resmi memutuskan hubungan dengan Israel per tanggal 2 Mei lalu, setelah menggambarkan tindakan yang dilakukan pasukan Netanyahu di Gaza sebagai genosida.

"Presiden Petro telah memberikan instruksi agar kami mendirikan kedutaan Kolombia di Ramallah. Itu adalah langkah selanjutnya yang akan kami ambil," kata Murillo dikutip dari the Times Of Israel.

Keinginan Petro untuk membangun kedutaan di Palestina sebenarnya sudah digagas sejak Oktober tahun lalu, tepatnya setelah ia menggelar pertemuan dengan Duta Besar Israel, Gali Dagan, dan Duta Besar Palestina, Raouf Almalki.

Baca juga: HNW Pimpin Delegasi MPR di Spanyol, Ucapkan Terima Kasih atas Pengakuan Negara Palestina

Namun rencana tersebut baru terwujud di pekan ini, langkah itu dilakukan Kolombia untuk mengimplementasikan strategi sehingga Palestina diakui sebagai negara dengan hak sepenuhnya di PBB.

“Kami yakin akan ada lebih banyak negeri yang mengakui Palestina, dan ini tak ada hubungannya dengan melawan Israel atau juga kaum Yahudi,” kata Murillo.

“PBB sepakat dalam konteks Kesepakatan Oslo, bahwa solusi dua negara akan diciptakan, dan jika kedua negara diperlukan, Palestina akan diakui sebagai negara seutuhnya,” imbuhnya.

Pengumuman pembangunan kedutaan di Ramallah bersamaan ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mengakui Negara Palestina pada tanggal 28 Mei 2024.

“Hari ini, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan bahwa kami mengakui negara Palestina,” kata Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris pada konferensi pers yang dikutip dari Al Jazeera.

Meski hanya tiga negara Eropa yang baru menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina, namun Politisi senior Palestina Mustafa Barghouti mengatakan bahwa pengakuan ini merupakan langkah politik yang kuat dan signifikan secara simbolis yang mendekatkan pencapaian kebebasan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

"Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menentukan hak-hak rakyat Palestina - rakyat kami - untuk menentukan nasib sendiri," kata Barghouti.

Sementara itu merespon pernyataan Norwegia dan Irlandia yang resmi mengakui negara Palestina, Pemerintah Israel memutuskan untuk menarik duta besarnya dari kedua negara tersebut untuk tujuan konsultasi mendesak.

"Hari ini, saya mengirimkan pesan tajam kepada Irlandia dan Norwegia: Israel tidak akan diam saja," tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz.

"Langkah tergesa-gesa kedua negara itu akan menimbulkan konsekuensi serius lebih lanjut," imbuh Katz.