Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang menggelar pemecatan massal pada sejumlah pejabat pasukan pertahanan buntut skandal penanganan informasi sensitif .

Menurut laporan media lokal Kyodo yang dikutip dari The Star, pekan ini Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru setidaknya telah mendisiplinkan sebanyak 218 anggota Pasukan Bela Diri dan birokrat senior karena kesalahan penanganan informasi rahasia serta tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang telah berlangsung sejak 2017 hingga 2022.

Perilaku tersebut terungkap selama atau setelah penyelidikan khusus kementerian terhadap berbagai bentuk pelecehan di semua unit SDF dari September 2022 hingga Agustus 2023, menyusul kasus pelecehan seksual tingkat tinggi yang melibatkan mantan anggota perempuan Pasukan Bela Diri Darat Rina Gonoi.

Imbas masalah ini pemerintah Jepang terpaksa melakukan perombakan jabatan dengan mengganti Kepala Staf Pasukan Bela Diri Maritim Laksamana Sakai Ryo pada 19 Juli mendatang.

Baca juga: Jepang Kritik China karena Tak Patuh Keputusan Arbitrase terkait Sengketa Laut China Selatan

Tak hanya melakukan pemecatan massal, Kemenhan Jepang juga turut menurunkan jabatan dua petinggi lainnya, melakukan skors pada 83 pejabat, serta memotong gaji 14 orang dan tujuh lainnya mendapatkan surat peringatan.

Dengan cara ini Kemenhan Jepang berharap kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah bisa kembali.

Adapun pemecatan massal dilakukan di tengah memanasnya perang di kawasan Asia setelah militer Korea Utara berulang kali melakukan uji coba peluncuran rudal nuklir ke arah Jepang.

Tak sampai disitu Pyongyang juga telah melepas rudal balistik jarak pendek ke jarak yang setara dengan jarak ke beberapa kota besar Jepang.

Korut berdalih uji coba rudal dilakukan untuk memverifikasi stabilitas penerbangan, namun tindakan ini dinilai pemerintah Jepang sebagai sebuah ancaman yang membahayakan kedaulatan jutaan warga Jepang.

Di tengah meningkatnya serangan Korut, Saat ini Jepang sedang membangun kembali kekuatan pertahanannya untuk mengatasi ancaman geopolitik yang semakin besar.

Pemerintah Jepang mendapat persetujuan anggaran sebesar 273 miliar dolar AS untuk menambah jumlah rudal dan jet tempur dalam periode lima tahun hingga 2028.

Laporan ini dirilis saat Kishida menghadiri pertemuan puncak NATO bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.