Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Moskow.
Abbas tiba di ibu kota Rusia, Moskow, dalam kunjungan resmi pada hari Senin (12/8/2024) kemarin, Anadolu Agency melaporkan.
Media Rusia menerbitkan video yang menunjukkan kedatangan Abbas di Bandara Vnukovo Moskow, di mana ia disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov, yang juga merupakan utusan khusus negara itu untuk Timur Tengah dan Afrika.
Putin dan Abbas dijadwalkan bertemu pada hari Selasa (13/8/2024) ini.
Selain isu-isu mendesak mengenai kerja sama bilateral, kedua pihak diharapkan bertukar pandangan mengenai situasi di Timur Tengah mengingat meningkatnya konflik Israel-Palestina saat ini dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, layanan pers Kremlin mengatakan sebelumnya.
Awalnya, kunjungan pemimpin Palestina ke Moskow direncanakan pada 15 November 2023, meskipun ditunda atas permintaan pihak Palestina.
Duta Besar Palestina untuk Moskow Abdel Hafiz Nofal sebelumnya mengatakan bahwa konflik Palestina-Israel akan menjadi pokok bahasan utama.
Secara khusus, direncanakan untuk membahas peran Rusia dan apa yang dapat dilakukan, katanya.
Sebelumnya, para pemimpin kedua negara bertemu pada Oktober 2022 di Astana dan juga membahas masalah penyelesaian Palestina-Israel.
Waktu itu, Putin mengatakan kalau posisi Moskow terkait masalah tersebut didasarkan pada keputusan PBB dan tidak akan berubah.
Gelombang eskalasi lain di Timur Tengah menyusul kematian kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan terbunuhnya komandan militer tinggi Hizbullah Fuad Shukr di Beirut.
Baca juga: Zelensky Klaim Invasi di Kursk Berhasil, Ukraina Kini Caplok 100 Ribu Hektar Wilayah Milik Rusia
Iran, Hamas, dan Hizbullah menganggap Israel bertanggung jawab dan menegaskan bahwa serangan itu akan dibalas dengan serangan balasan.
Pejabat Israel tidak mengomentari kematian Haniyeh.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pembunuhan Haniyeh dapat memengaruhi pembicaraan tentang pembebasan sandera Israel di Jalur Gaza.
*) Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan pada Senin (12/8/2024) malam bahwa perwakilannya telah memeriksa menara pendingin yang rusak di pabrik nuklir Zaporizhzhia yang dikendalikan Rusia di Ukraina.
Akan tetapi, mereka tidak dapat segera menentukan penyebab kebakaran yang terjadi pada akhir pekan kemarin.
Moskow dan Kyiv saling menuduh sebagai pihak yang memulai kebakaran di pabrik nuklir besar yang tidak aktif di Ukraina.
Rusia menyalahkan serangan pesawat nirawak.
Sedangkan Ukraina mengatakan kemungkinan besar itu adalah kelalaian atau pembakaran Rusia.
*) Ukraina mengatakan pada hari Senin (12/8/2024) bahwa serangan lintas perbatasan terbesarnya dalam perang tersebut telah merebut 1.000 km persegi (386 mil persegi) wilayah Kursk Rusia dan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus dipaksa untuk berdamai.
“Kami terus melakukan operasi ofensif di wilayah Kursk,"
"Saat ini, kami menguasai sekitar 1.000 kilometer persegi wilayah Federasi Rusia,” kata komandan tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam sebuah pengarahan video yang diunggah di akun Telegram Zelensky, dikutip dari The Guardian.
*) Pasukan Ukraina di Kursk berusaha mengepung Sudzha, tempat gas alam Rusia mengalir ke Ukraina, Reuters melaporkan.
Pertempuran besar juga terjadi di dekat Korenevo, sekitar 22 km (14 mil) dari perbatasan, dan desa Martynovka.
*) Gubernur daerah Kursk yang bertindak sebagai penjabat Rusia memperkirakan bahwa pasukan Kyiv telah menguasai 28 permukiman dalam serangan yang kedalamannya sekitar 12 km dan lebarnya 40 km.
Meskipun kurang dari setengah perkiraan Syrkyi tentang perolehan Ukraina, pernyataan Smirnov merupakan pengakuan publik yang mencolok atas kemunduran besar Rusia lebih dari 29 bulan sejak negara itu melancarkan invasi skala penuh ke tetangganya yang lebih kecil.
Tidak mungkin untuk memverifikasi kedua klaim tersebut secara independen.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)