TRIBUNNEWS.COM - Bos dan pendiri aplikasi perpesanan Telegram, Pavel Durov saat ini tengah menjalani penyelidikan formal di Prancis.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (28/8/2024), seorang jaksa di Paris, Laure Beccuau, mengatakan bahwa penyelidikan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan terhadap kejahatan terorganisir di aplikasi Telegram.
Durov diketahui harus datang ke kantor polisi Prancis dua kali seminggu dan tidak diizinkan meninggalkan wilayah Prancis.
Miliarder kelahiran Rusia yang juga warga negara Prancis itu tidak ditahan, tetapi ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan.
Selain itu, Durov juga harus membayar deposit sebesar €5 juta (Rp85,6 miliar), dikutip dari BBC.
Dalam pernyataan yang sama, Beccuau mengungkapkan bahwa Durov telah diselidiki secara resmi atas dugaan pelanggaran yang mencakup:
- Keterlibatan dalam pengelolaan platform daring yang memungkinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisir.
- Penolakan untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang.
- Keterlibatan dalam distribusi gambar seksual anak oleh kelompok kriminal terorganisir.
Lebih lanjut, Beccuau mengatakan bahwa Telegram telah digunakan untuk melancarkan berbagai aktivitas kriminal.
Namun, Telegram hampir tidak pernah memberi respons terhadap panggilan permintaan pengadilan.
Baca juga: Kisah Bos Telegram Pavel Durov yang Memiliki 100 Anak, Bermula Sejak 15 Tahun Lalu
"Layanan investigasi Prancis lainnya dan kantor kejaksaan umum, serta berbagai mitra di Eurojust, khususnya yang berasal dari Belgia, menyampaikan pengamatan yang sama tentang kurangnya kepatuhan Telegram," ungkap Beccuau, dikutip dari Reuters.
Hal itu mendorong kantor kejaksaan Paris yang menangani kejahatan terorganisasi untuk membuka penyelidikan atas kemungkinan pertanggungjawaban pidana para pengelola layanan pesan ini dalam melakukan pelanggaran tersebut.
Sejauh ini, Durov belum memberikan komentar publik mengenai perkembangan penyelidikannya.
Pengacara Durov juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Keputusan hakim diambil setelah Durov ditangkap di bandara Le Bourget pada Sabtu (24/8/2024).
Di Prancis, penyelidikan formal tidak menyiratkan bahwa seseorang bersalah atau mesti berujung pada persidangan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa hakim menganggap ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan.
Penyelidikan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum diajukan ke pengadilan atau ditangguhkan.
Penangkapan Durov telah memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara dan penegakan hukum.
Hal ini juga menggarisbawahi hubungan yang tidak nyaman antara pemerintah dan Telegram, yang memiliki hampir 1 miliar pengguna.
Selain itu, penahanan Durov juga menjadi peringatan bagi para raksasa teknologi yang menolak mematuhi pihak berwenang terkait dugaan pelanggaran hukum di platform mereka.
(mg/Putri Amalia Dwi Pitasari)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).