News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ratusan anggota partai berkuasa boikot pemungutan suara pemakzulan – Bagaimana nasib Presiden Yoon?

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ratusan anggota partai berkuasa boikot pemungutan suara pemakzulan – Bagaimana nasib Presiden Yoon?

Ratusan anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

Aksi boikot itu berarti meskipun pemungutan suara masih dapat dilakukan, tanpa dukungan dua pertiga suara (200 dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tidak cukup berarti.

Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari ini—yang kemungkinan besar terjadi—maka pemungutan berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).

PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui metode yang anonim.

Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

Hanya Ahn Cheol-soo, pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012, 2017 dan 2022, yang tetap menduduki kursinya. Ahn telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan memilih cara pemakzulan jika presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela.

Namun, sesaat kemudian, anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Kim Ye-ji memutuskan kembali ke dalam persidangan untuk memberikan suara pada usulan pemakzulan.

Kemudian, dilaporkan ada seorang anggota parlemen PPP lagi yang kembali ke ruang sidang. Sehingga total ada tiga anggota PPP yang hadir. Kehadiran mereka disambut oleh tengah tepuk tangan dari anggota parlemen oposisi.

Pihak oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota PPP, sehingga mencapai 200 suara, agar mosi pemakzulan Presiden Yoon dapat diloloskan.

Sebelumnya, PPP yang berkuasa telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung pemungutan suara untuk pemakzulan. Walau demikian, Ketua PPP, Dong-Hoon, Jumat lalu, tetap menyerukan agar Yoon diberhentikan karena akan menimbulkan "bahaya besar" bagi demokrasi jika ia tetap berkuasa.

Sementara koalisi oposisi, yang memegang mayoritas suara di parlemen, membutuhkan delapan anggota partai Yoon agar pemakzulan disetujui.

'Pengkhianat... kembali ke dalam'

Di luar gedung parlemen, puluhan ribu orang berdemonstrasi menuntut Presiden Yoon untuk dicopot dari jabatannya.

Mereka terlihat mencoba menghalangi jalan keluar anggota parlemen yang 'walk out' dari sidang, sambil berteriak "pengkhianat".

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini