Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kehakiman Korea Selatan memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri untuk Presiden Yoon Suk Yeol karena menerapkan darurat militer pada minggu lalu.
Berawal dari Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan pada 3 Desember 2024 lalu.
Pengumuman tersebut membuat politik di Korea Selatan kacau.
Tidak hanya itu, keputusan Yoon tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap mitra dan tetangganya.
Hingga kemudian pada Senin (9/12/2024), seorang pejabat kementerian kehakiman, Bae Sang-up mengatakan dalam sidang parlemen untuk memberikan larangan terhadap Yoon meninggalkan negara itu, dikutip dari AP News.
Hal tersebut bersamaan dengan pihak berwenang yang saat ini sedang menyelidiki tuduhan pemberontakan dan tuduhan lain terkait dengan pengumuman darurat militer Presiden Yoon.
Sebelumnya, pada Sabtu (7/12/2024), Yoon menghindari upaya yang dipimpin oposisi untuk memakzulkannya.
Saat itu, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Yoon melakukan aksi walkout dari ruang sidang sebelum pemungutan suara untuk memakzulkan presiden tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
Sebagian besar anggota parlemen partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara parlemen.
Anggota PPP mengatakan mereka telah memutuskan untuk tidak mendukung usulan tersebut.
Menurut mereka, Yoon telah setuju untuk memperpendek masa jabatannya dan tidak terlibat dalam urusan luar negeri dan dalam negeri, dikutip dari BBC.
Baca juga: Fans K-Pop Bersatu di Demonstrasi, Tuntut Mundurnya Presiden Yoon Seok Yeol
Meski gagal, partai-partai oposisi berjanji mosi pemakzulan akan mereka ajukan kembali terhadap Presiden Yoon pada minggu ini.
Yoon telah menolak seruan, termasuk beberapa dari dalam partainya sendiri, untuk mengundurkan diri, dan masa depannya tampak lebih tidak pasti pada hari Kamis ketika sebuah tim di Badan Kepolisian Nasional meluncurkan penyelidikan terhadap presiden atas tuduhan pengkhianatan.
Pada Sabtu, Yoon juga telah menyampaikan permintaan maaf atas darurat militer uang ia putuskan.