TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (11/12/2024) hari ini, memerintahkan untuk menahan atau menangkap Presiden Yoon Suk Yeol jika persyaratannya terpenuhi.

Penangkapan terkait kebijakan Presiden Yeol pekan lalu yang memberlakukan darurat militer di negara itu.

"Jika situasinya memungkinkan, kami akan berupaya melakukan penangkapan darurat atau penangkapan berdasarkan surat perintah pengadilan," kata Oh Dong-woon, Kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dalam rapat komite legislasi parlemen.

Dia mengatakan itu sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang anggota parlemen.

"Kami akan mengambil tindakan apa pun yang kami bisa," kata Oh dikutip dari Yonhap.

Ketika didesak oleh seorang anggota parlemen mengenai apakah dia punya keinginan untuk menangkap Yoon, dia berkata "Terkait hal itu, saya punya banyak keinginan.

"Kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan kami akan meninjau kembali pertanyaan tentang penangkapan," imbuh Oh, seraya menambahkan ada prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu.

Sejumlah penyelidikan oleh badan penegak hukum tengah dilakukan untuk memburu Yoon sebagai "dalang"   di balik kegagalan penerapan darurat militer minggu lalu.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan hukum, seorang presiden kebal terhadap tuntutan selama masih menjabat, kecuali dalam kasus pemberontakan.

Di Korsel ada dua lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Selain CIO, adapula ACRC yakni Komisi Anti-Korupsi dan Hak-hak Sipil yakni  lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi dan melindungi hak sipil.

Paspampres Hadang Polisi

Sementara itu, polisi menghadapi hadangan pasukan pengamanan presiden (paspampres) saat hendak menggerebek kantor kepresidenan Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (11/12/2024).

Dinas keamanan presiden menghadang polisi yang datang untuk menyelidiki  dugaan pemberontakan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer pekan lalu.

Sebuah tim yang terdiri dari 18 penyidik polisi ​​tiba di kompleks kantor kepresidenan sesaat sebelum tengah hari.

Mereka hendak mencari materi yang terkait dengan dekrit darurat militer, termasuk catatan rapat kabinet yang diadakan sesaat sebelum Yoon mengumumkan perintah darurat militer  pada tanggal 3 Desember 2024, menurut Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional (NPA).

Namun hingga pukul 4 sore, para penyelidik belum memasuki gedung kantor presiden karena pembicaraan masih berlangsung dengan dinas keamanan presiden mengenai bagaimana penggerebekan akan dilakukan.

 
Surat perintah penggeledahan mencantumkan Yoon sebagai tersangka.

Dimana kantor presiden, ruang rapat Kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan gedung Kepala Staf Gabungan (JCS) sebagai subjek penggerebekan.

Markas besar JCS terletak di kompleks yang sama dan komando darurat militer menggunakan ruang bawah tanah sebagai ruang situasi selama enam jam darurat militer diberlakukan.

Dikutip dari Yonhap, polisi berusaha memasuki gedung untuk menyita materi yang terkait dengan operasinya.

Laporan sebelumnya mengatakan Yoon tidak berada di dalam gedung kantor kepresidenan pada saat percobaan penggerebekan itu.

Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan dan pembangkangan.

Ia juga dilarang meninggalkan negara itu, menjadi presiden pertama yang dijatuhi larangan keluar negeri,

Polisi menduga Yoon mendalangi pemberontakan tersebut.

Komandan Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa bahwa dia diperintahkan oleh Yoon untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari dalam gedung Majelis Nasional untuk menghentikan mereka mencabut perintah darurat militer minggu lalu.

Petugas penegak hukum juga telah membuka kemungkinan untuk menempatkan Yoon dalam penangkapan darurat tanpa surat perintah mengingat beratnya pemberontakan, kejahatan yang hukumannya hingga mati.

Polisi juga menggerebek kantor NPA, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul (SMPA), dan Garda Polisi Majelis Nasional pada hari Rabu.

Pencarian tersebut dilakukan menyusul penangkapan darurat terhadap kepala NPA Cho Ji-ho dan kepala SMPA Kim Bong-sik pada dini hari.