Baca tanpa iklan
Dalam pidato tahun barunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, betapa "ke depan kami akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan visi negara Turki dan seluruh kawasan yang bebas teror," kata dia.
Ucapannya itu merujuk pada upaya rekonsiliasi antara pemerintah di Ankara dengan kaum Kurdi. Prosesnya berawal mengejutkan, karena digagas oleh tokoh ultranasional Devlet Bahceli. Padahal, ketua umum Partai Gerakan Nasional, MHP, itu selama ini dikenal lantang menuntut vonis mati bagi ketua Partai Pekerja , PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di tahanan.
MHP, yang sejak 2015 berkoalisi dengan Erdogan, mengusulkan agar Öcalan diundang berpidato di hadapan parlemen, demi mengajak gerilayawan PKK meletakkan senjata.
Rekonsiliasi di depan mata?
Kelompok paramiliter PKK, yang didirikan pada tahun 1978, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah Turki sejak tahun 1984.
Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bangsa Kurdi yang sekarang berjumlah sekitar 30 juta orang, bermukim di wilayah antara Turki, Suriah, Iran, dan Irak.
Sejak saat itu, suku Kurdi berjuang untuk memiliki negara sendiri atau setidaknya demi hak otonomi. Status tersebut ditolak oleh Turki hingga kini. Konflik kekerasan antara Turki dan PKK Kurdi dikatakan telah menelan sekitar 40.000 korban antara tahun 1984 dan 2009. Pendiri PKK Öcalan telah berada di dalam penjara di Pulau Imrali di Laut Marmara sejak 1999.
Dengan latar belakang ini, tokoh ultranasionalis Turki, Davlet Bahçeli mengejutkan publik pada awal Oktober 2024 ketika dia berjabat tangan dengan perwakilan "Partai Emansipasi Rakyat dan Demokrasi atau DEM yang pro-Kurdi di parlemen. Hanya beberapa hari kemudian, dia mengimbau pemimpin PKK Abdullah Öcalan untuk meletakkan senjatanya.
Bahçeli merujuk pada "persaudaraan yang telah terjalin selama ribuan tahun" antara Turki dan Kurdi dan berkata: "Masalah Turki bukanlah Kurdi, tetapi organisasi teroris separatisnya. Öcalan harus datang ke parlemen dan mengumumkan bahwa PKK akan dibubarkan. " Orang yang dituju bereaksi secara positif dan menyatakan kesediaannya untuk "mengambil tanggung jawab” dalam hal ini.
Menyusul permohonan Bahçeli, dua perwakilan DEM yang pro-Kurdi mengunjungi Öcalan di penjara Imrali pada tanggal 28 Desember dan mengatakan prosesnya "penuh harapan." Saat ini sedang berlangsung konsultasi antara politisi DEM dan perwakilan pemerintah Erdoğan serta oposisi.
Segalanya untuk Erdoğan?
Beberapa pengamat menduga bahwa inisiatif ini dibuat untuk memungkinkan Erdoğan mencalonkan diri setelah 2028, yang sejatinya dilarang konstitusi.
Secara teknis, Erdoğan dihadapkan pada dua pilihan, mengubah konstitusi dengan mayoritas mutlak atau mendorong parlemen memutuskan pemilihan umum dini. Masalahnya, koalisi pemerintah kekurangan 45 kursi untuk membuat keputusan tersebut. DEM memiliki total 57 anggota di parlemen, dengan bantuan mereka, pemilihan umum dapat dimajukan.
Ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul melihat kemungkinan latar belakang lain. AKP, kata Esen kepada DW, tidak bisa lagi memenangkan pemilu karena tidak memiliki suara Kurdi.
"Sistem Erdoğan sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Kami melihat ini di pemilihan lokal pada musim semi 2023. Dalam kondisi saat ini, pemilih Kurdi lebih suka memilih kandidat oposisi" - sebuah tren yang ingin dibalikkan oleh Erdoğan.
Menurut berbagai perkiraan, suku Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20 persen populasi Turki. "Koalisi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikan tren penurunan perolehan suara," kata Esen. Selain itu, inisiatif tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh MHP: "Dalam sistem otoriter kita, seseorang tidak akan berani mengambil langkah seperti itu tanpa persetujuan Erdoğan," Esen yakin.
Tiada rekonsiliasi di balik perbatasan
Tapi ketika pemerintah sibuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Öcalan dan PKK di dalam negeri, milisi yang didukung Turki gencar menyerang gerilayawan Kurdi YPG di wilayah perbatasan di Suriah. Turki melihat milisi yang didukung Amerika Serikat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, sama seperti PKK.
Ankara menuntut agar pemerintah transisi Suriah membubarkan milisi Kurdi YPG, yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. "Namun tuntutan Turki tidak realistis dari sudut pandang Kurdi," jelas ilmuwan politik Esen: "Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, YPG telah memantapkan dirinya sebagai faktor kekuatan di Suriah timur laut. Terlepas dari jenis kesepakatan apa yang mungkin dicapai di Turki, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan meletakkan senjata."
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman