Baca tanpa iklan
Pemimpin grup Meta Mark Zuckerberg dalam sebuah pesan video mengumumkan, di masa depan ia tidak akan menghapuskan divisi pemeriksaan konten di Facebook atau Instagram di Amerika Serikat. Meta adalah induk perusahaan Facebook, Instagram dan WhatApp.
Mark Zuckerberg mengatakan, Meta akan merevisi secara signifikan kebijakan moderasi kontennya dan mengakhiri program pemeriksaan fakta. "Kita sekarang telah mencapai titik di mana telah terjadi terlalu banyak kesalahan, dan terlalu banyak penyensoran." Dia menyebut kebijakan terbaru itu sebagai bagian dari usaha memperjuangkan kebebasan berpendapat.
Selama ini, Meta membayar karyawan kantor berita besar seperti AFP dan Reuters untuk pemeriksaan fakta kontennya. Tapi bukan rahasia lagi, presiden terpilih AS Donald Trump yang akan segera dilantik berulangkali mengeritik Facebook karena melakukan pengecekan fakta. Belakangan, karena khawatir bisnisnya terhambat, Zuckerberg berusaha mendekati Trump dengan berbagai cara.
Eropa akan mempertahankan cek fakta
Di Eropa dan Jerman, reaksi terhadap pengumuman tersebut masih hati-hati, karena kebijakan yang diumumkan Zuckerberg saat ini hanya berlaku untuk Amerika Serikat. Undang-Undang Layanan Digital Eropa, yang dikenal sebagai Digital Service Act (DSA) juga memberlakukan peraturan yang lebih ketat atas konten platform media sosial daripada di Amerika Serikat.
Meskipun pemeriksaan fakta tidak disebutkan secara eksplisit dalam DSA, undang-undang di seluruh Eropa mewajibkan platform daring besar untuk mengambil tindakan terhadap ujaran kebencian dan konten ilegal lainnya di Internet. Bila terjadi pelanggaran, perusahaan internet akan dikenakan denda hingga enam persen dari omset global tahunan mereka. Undang-undang ini telah berlaku di Jerman sejak Mei 2024.
Menteri Urusan Digital Jerman, Volker Wissing, yang saat ini berada di AS, juga merujuk pada perbedaan antara UE dan AS dan mengomentari pengumuman Zuckerberg: "Kami menanggapi hal ini dengan sangat serius. Kami selalu berada dalam posisi untuk bertindak tegas dan menyesuaikan regulasi jika kami melihat bahwa perusahaan seperti Meta tidak memenuhi kewajiban yang aman dan terverifikasi. Kami tidak akan membiarkan diri kami dan demokrasi kami dganggu oleh hal ini."
Sekretaris Jendral Partai Sosialdemokrat SPD Matthias Miersch mengatakan, jika Zuckerberg tidak lagi mengambil tindakan terhadap "berita palsu", bisa jadi dia harus bertanggung jawab atas " pelanggaran pidana". Dia juga merujuk pada tuduhan campur tangan pemilu oleh platform internet, misalnya di Rumania. Hal seperti ini bisa "merusak struktur dasar demokrasi dasar," tegasnya.
Juru bicara KanselirJerman Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, mengungkapkan pandangan serupa. Ia mengatakan di Berlin hari Rabu (8/1): "Kami memiliki keyakinan penuh pada Komisi Uni Eropa untuk melakukan tugasnya." Sedangkan pimpinan oposisi konservatif Friedrich Merz (CDU)juga menegaskan bahwa yang berlaku sebagai pelanggaran hukum di dunia analog juga merupakan pelanggaran hukum di dunia digital. Tidak ada ruang untuk hasutan dan kebencian di sana, tambahnya.
"Bertekuk lutut" dihadapan Donald Trump
Keputusan Zuckerberg juga menyebabkan kemarahan di kalangan pakar Internet Jerman dan Eropa. Pakar digital Markus Beckedahl menggambarkan keputusan Zuckerberg sebagai "perubahan 180 derajat".
Di televisi Jerman, Beckedahl, pendiri dan pemimpin redaksi blog "Netzpolitik.org" dan salah satu penggagas konferensi "Re:Publica", menyebut langkah bos Meta itu sebagai "bertekuk lutut" kepada Donald Trump dan pemerintahannya yang baru. Hampir semua keinginan dan tuntutan Partai Republik, seperti penghapusan pemeriksaan fakta dan penegakan "kebebasan berbicara radikal di semua platform," sekarang juga menjadi kebijakan Meta, kata Beckedahl.
Facebook sebelumnya memang memberlakukan aturan ketat soal penyebaran kebencian dan hasutan selama bertahun-tahun. Tapi di Berlin ada juga pendukung kebijakan baru Mark Zuckerberg. Anggota parlemen Partai Liberaldemokrat FDP, Wolfgang Kubicki, menyatakan ia menyambut baik keputusan tersebut sebagai "kabar baik bagi kebebasan berbicara".
Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman