Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengumumkan Israel akan menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengikuti langkah sekutunya, Amerika Serikat (AS), yang telah melakukannya sehari sebelumnya.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang dilaporkan oleh surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth, setelah Amerika Serikat pada hari Selasa mengumumkan penarikan dirinya dari Dewan HAM PBB.
"Israel bergabung dengan Amerika Serikat dan tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB," kata Gideon Sa'ar dalam sebuah posting di platform X pada Rabu (5/2/2025).
Ia mengklaim dewan tersebut menjelek-jelekkan Israel.
“Dewan Hak Asasi Manusia PBB sudah terbiasa melindungi pelanggar hak asasi manusia dan telah berupaya menjelek-jelekkan Israel, satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Israel menuduh Dewan tersebut menyebarkan anti-Semitisme saat ia mengumumkan boikot badan tersebut oleh pemerintahnya.
“Badan ini berfokus menyerang negara demokrasi dan menyebarkan anti-Semitisme, ketimbang memperjuangkan hak asasi manusia,” katanya.
“Diskriminasi terhadap kami jelas: bagi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki satu butir agenda yang secara eksklusif ditujukan kepadanya," lanjutnya.
Ia mengecam fakta bahwa Israel menjadi target lebih dari 100 resolusi kecaman, lebih dari 20 persen dari semua resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan dalam sejarahnya.
"Jumlah tersebut lebih banyak dari resolusi yang dikeluarkannya terhadap Iran, Kuba, Korea Utara dan Venezuela secara keseluruhan," katanya.
Juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Pascal Sim, dengan cepat menanggapi pernyataan Gideon Sa'ar.
Baca juga: Donald Trump Tarik AS dari Dewan HAM PBB yang Dicap Anti-Semit karena Kritik Israel
"Israel memiliki status negara pengamat di dewan tersebut dan bukan salah satu dari 47 negara anggota dan karena itu tidak dapat menarik diri dari dewan," kata Pascal Sim kepada wartawan di Jenewa, Kamis (6/2/2025).
Sebelumnya pada Selasa (4/2/2025), Presiden AS Donald Trump menandatangani dekrit presiden yang memerintahkan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Keputusan itu juga mencakup penghentian sementara pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), setelah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden menangguhkan pendanaan untuk badan tersebut pada Januari 2024.
Sebelum penarikan Israel dan Amerika Serikat, Dewan Hak Asasi Manusia, yang berpusat di Jenewa, terdiri dari 47 negara, dan kursi dewan didistribusikan di antara lima kelompok regional.
Kelompok tersebut terdiri dari Afrika (13 negara), Asia dan Pasifik (13), Eropa Timur (6), Amerika Latin dan Karibia (8 negara), serta Eropa Barat dan lainnya (7).
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)