Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memindahkan penduduk Jalur Gaza dikritik oleh Avi Issacharoff, seorang jurnalis Israel sekaligus pakar kajian Palestina.
Dalam tulisannya di Yedioth Ahronoth yang terbit pada Kamis (6/2/2025), Issacharoff secara tegas menyebut rencana Trump itu hanya "mimpi yang tidak realistis".
Menurut dia, rencana Trump juga memunculkan "fantasi" bagi banyak warga Israel.
"Kenyataan harus disampaikan, pastinya setelah pembunuhan pada tanggal 7 Oktober, banyak orang di Israel ingin melihat Gaza diratakan, warga Palestina yang tingga di sana pergi dan Gaza yang selama puluhan tahun menjadi wilayah musuh itu akan menjadi resor pantai Amerika yang maju," kata Issacharoff.
"Itu akan jadi impian, hanya saja ada satu masalah. Itu tidak realistis, tak mungkin terjadi atau dilakukan."
Dia mengatakan rencana itu mungkin hanya aksi Trump untuk menunjukkan seberapa jauh dia bisa berpikir di luar kebiasaan.
"Atau mungkin itu sikap keras untuk menghadapi Hamas, tetapi pada akhirnya itu bukan rencana untuk dijalankan."
Jurnalis itu mengklaim tidak akan ada negara Arab yang bersedia bekerja sama untuk mewujudkannya. Bahkan, negara Arab yang moderat telah menentang keras.
"Tidak ada pejabat Palestina yang akan bekerja sama untuk mengupayakan rencana Trump yang mirip dengan Nakba, ‘bencana tahun 1948’ ketika ratusan ribu warga Palestina pergi atau diusir dari negara Israel yang baru berdiri," ujar dia.
"Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan bahkan Uni Emirat Arab menentang rencana itu dan respons keras segera muncul. Otoritas Palestina sejalan dengan Hamas pula dan mengumumkan penolakannya atas rencana itu."
Menurut dia, rencana Trump mungkin memang bisa dianggap logis atau bahkan realistis dari sudut pandang Barat.
Baca juga: Menhan Israel Perintahkan IDF Siapkan Rencana Pemindahan Warga Palestina dari Gaza
Issacharoff menyebut kini sebagian besar wilayah Gaza tidak bisa ditinggali. Meski demikian, para pemimpin Hamas masih mengontrol Gaza.
Kata dia, ancaman Trump bisa berhasil di negara seperti Kolombia dan Kanada, tetapi akan gagal jika diarahkan kepada para "islamis radikal".
Issacharoff ragu, pengumuman dari Trump tentang pemindahan warga Palestina itu bisa mempercepat perundingan gencatan senjata tahap dua.
"Lebih mungkin bahwa hal itu akan membawa ekstremisme yang lebih jauh dan membahayakan penyelesaian tahap pertama gencatan senjata."
"Sementara itu, negara-negara Arab seperti Yordania dan Mesir, yang mungkin khawatir akan berhentinya bantuan Amerika, jauh lebih mencemaskan masuknya warga Palestina ke dalam wilauah mereka."
Dia mengatakan, meski warga Israel menyetujui rencana Trump, hal itu tidak akan membebaskan lebih banyak warga Israel yang disandera di Gaza.
"Bahkan hal itu mungkin akan mempercepat berlanjutnya perang. Israel mungkin harus melawan Hamas selama berbulan-bulan."
"Sepanjang tidak ada alternatif untuk menggantikan kekuasan Hamas, setiap aksi militer akan memunculkan kehancurkan dan kematian yang lebih besar, tetapi tidak akan membuat Hamas bertekuk lutut atau menyingkirkannya dari kekuasaan."
Di samping itu, kata dia, aksi militer hanya akan menambah jumlah tentara Israel yang tewas dalam perang yang berkesudahan.
IDF siapkan rencana pemindahan warga Gaza
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Israel Katz, telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza "secara sukarela".
Baca juga: Sepakat dengan Negara-negara Arab, Utusan China Menentang Usulan Pemindahan Paksa Warga Gaza
Perintah itu disampaikan Katz pada Kamis (6/5/2025), atau dua hari setelah Donald Trump mengungkapkan rencana pemindahan warga Gaza.
"Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump itu, yang memungkinkan banyak penduduk Gaza untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia," katanya.
"Saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan rencana yang akan memungkinkan setiap penduduk Gaza yang tertarik pindah untuk pergi ke tempat mana pun di dunia ini yang bersedia menerima mereka."
Satuan Penanganan Terorisme di Kementerian Pertahanan Israel diduga akan mengurus hal ini. Namun, Katz mengarahkan perhatiannya kepada IDF.
Katz meminta IDF untuk menyiapkan opsi pintu keluar bagi warga Gaza dari jalur darat, laut, dan udara.
(*)