Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - DPR Filipina memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte, Rabu (5/2/2025), dengan didukung oleh 215 dari 306 anggota.
Proses kini akan diserahkan ke Senat untuk persidangan pemakzulannya.
Namun, pemakzulannya bukan berarti ia langsung dicopot dari jabatannya, menurut situs berita Filipina, Rappler.
Menurut Rappler, apa yang dilakukan DPR pada hari Rabu itu merupakan proses politik yang mirip dengan dakwaan.
Dengan memakzulkan Wakil Presiden, majelis rendah secara resmi mengajukan dakwaan terhadapnya, tetapi hal itu tidak secara otomatis berarti pemecatan dari jabatan publik.
Keputusan itu berada di tangan Senat.
Senat telah menerima pasal-pasal pemakzulan terhadap Duterte dengan alasan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, pelanggaran Konstitusi, penyuapan, korupsi, dan kejahatan tinggi lainnya.
Sebelas anggota DPR akan bertugas sebagai jaksa.
Sementara 23 senator akan bertugas sebagai hakim persidangan, Presiden Senat Chiz Escudero sebagai ketua.
Berdasarkan peraturan Senat, majelis tinggi harus menentukan waktu dan tanggal dimulainya pembahasan pasal-pasal pemakzulan itu.
Senat kemudian harus melanjutkan masa sidang dari hari ke hari (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional) hingga putusan akhir diberikan, atau selama yang diperlukan.
Baca juga: DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor
Masalahnya datang pada kapan Senat akan menjadwalkan persidangan.
Sebab, senat telah memasuki masa jeda selama sebulan per hari Rabu (5/2/2025).
Senat tidak akan bersidang hingga paling cepat tanggal 2 Juni, atau setelah pemilihan umum.
DPR pun tidak melakukan tindakan apa pun, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah persidangan dapat dilaksanakan selama masa jeda ini.
Namun, pada bulan Desember lalu, Escudero pernah mengatakan bahwa majelisnya bisa saja mengadakan sidang pemakzulan selama masa jeda.
Saat ini enam senator sedang disibukkan dengan pemilihan paruh waktu.
Calon senat biasanya akan berkeliling negara untuk berkampanye menjelang pemilihan, sehingga waktu pemakzulan yang mendesak memperketat jadwal mereka.
Sementara itu, persidangan pemakzulan, yang disiarkan di televisi dan di masa lalu ditonton oleh jutaan orang, menciptakan momen yang dapat menentukan karier seorang politisi.
Bagi para senator yang ingin terpilih kembali, ini akan menjadi tindakan penyeimbangan yang cermat antara membuat basis pendukung President Ferdinand Marcos Jr. senang, tetapi tidak mengecewakan basis pendukung Duterte.
Jika Sara Duterte dinyatakan bersalah oleh Senat melalui suara dua pertiga, ia akan mengikuti jejak mendiang mantan kepala hakim Renato Corona, yang dicopot dari jabatannya dan didiskualifikasi dari jabatan publik.
Namun, konflik kepentingan di Senat memberi Duterte sedikit ruang gerak.
Ia hanya membutuhkan delapan anggota parlemen untuk memberikan suara mendukung pembebasannya.
Di AS, presiden Donald Trump dimakzulkan dua kali oleh DPR, tetapi dibebaskan dua kali oleh Senat.
Duterte juga dapat melakukan apa yang dilakukan mantan Ombudsman Merceditas Gutierrez dan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Andres Bautista, yakni mengundurkan diri dan tidak mengambil risiko kemungkinan dihukum.
Baca juga: Massa Serukan Pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte
Pemilu Filipina 2025
Pemilihan umum Filipina 2025 akan diadakan pada tanggal 12 Mei 2025.
Selama pemilihan paruh waktu ini, seluruh 317 kursi di DPR dan 12 dari 24 kursi di Senat akan diperebutkan untuk membentuk Kongres Filipina ke-20.
Pemenang pemilu akan menjabat di pertengahan masa jabatan Presiden Marcos Jr. (Bongbong).
Akar Ketegangan Antara Sara Duterte dan Bongbong Marcos
Mengutip BBC.com, Marcos Jr dan Sara Duterte dulunya sukses menunjukkan gambaran persatuan saat mereka mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum 2022.
Keduanya menyebut diri mereka sebagai "UniTeam".
Namun, keretakan mulai muncul bahkan sebelum mereka memangku jabatan.
Sara Duterte meminta untuk menangani portofolio pertahanan di kabinet Marcos tetapi malah diangkat menjadi menteri pendidikan.
Aliansi mereka semakin terurai segera setelah keduanya menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.
Keduanya menjalankan agenda politik masing-masing dan berbeda pendapat di bidang-bidang penting seperti diplomasi.
Marcos meningkatkan hubungan pertahanan dengan sekutu perjanjian negaranya, Amerika Serikat.
Sementara ayah Sara, mantan Presiden Rodrigo Duterte, memelihara hubungan baik dengan China dan Rusia selama masa jabatannya.
Marcos Jr. juga telah menjanjikan pendekatan yang tidak terlalu keras terhadap jaringan narkoba ilegal, dengan mengurangi "perang melawan narkoba".
Di sisi lain, Rodrigo Duterte terkenal keras terhadap narkoba.
Lebih dari 6.000 tersangka kasus korupsi telah tewas, menurut hitungan pemerintah.
Baca juga: Larangan Orang Asing Bermain Judi Kasino Bikin Puluhan Ribu Pekerja Migran Tinggalkan Filipina
Majelis rendah parlemen, di mana sekutu Marcos memegang kekuasaan, kemudian mulai meneliti permintaan anggaran Sara Duterte, khususnya dana rahasianya yang tidak tercakup dalam audit negara.
Perseteruan semakin terlihat beberapa bulan kemudian, tepatnya pada November 2024.
Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung pada Sabtu (23/11/2024) larut malam, Sara Duterte mengatakan ia berbicara dengan seseorang untuk membunuh Marcos jika dirinya terbunuh.
"Negara ini akan hancur karena kita dipimpin oleh orang yang tidak tahu bagaimana menjadi presiden dan pembohong. Jangan khawatir tentang keselamatan saya. Saya sudah bicara dengan seseorang dan saya bilang, kalau saya terbunuh, bunuh saja Bongbong, Liza Araneta [ibu negara], dan Martin Romualdez [juru bicara DPR]. Tidak bercanda. Tidak bercanda. Saya bilang, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka dan dia bilang ya," ucap Sara.
Sara kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak berencana untuk membunuh sang presiden.
Marcos pun telah menepis ancaman itu, menganggapnya sebagai "kekesalan yang yang tidak diperlukan tentang sesuatu yang tidak penting".
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)