Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC), demikian dikonfirmasi oleh Gedung Putih, mengutip The Guardian.
Perintah eksekutif yang disahkan Kamis (6/2/2025) malam waktu setempat itu, menuduh ICC terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika Serikat serta sekutu dekatnya, Israel.
Trump berpendapat bahwa pengadilan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tidak berdasar terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.
"ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena kedua negara tersebut bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma ataupun anggota ICC," demikian pernyataan dalam perintah eksekutif tersebut.
Perintah eksekutif itu juga memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi yang nyata dan signifikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutunya, seperti Israel.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset di AS yang dimiliki oleh individu-individu yang ditunjuk, serta melarang mereka beserta keluarga mereka untuk memasuki wilayah AS.
Belum bisa dipastikan seberapa cepat pemerintahan Trump akan mengumumkan nama-nama orang yang terkena sanksi.
Sebelumnya, Trump sangat vokal menentang ICC sejak lembaga tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, pada November lalu.
Surat perintah tersebut dikeluarkan terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, bersama beberapa pemimpin Hamas.
Saat itu, ICC menyatakan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Selain itu, panel tiga hakim ICC menyebutkan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka bertanggung jawab atas kejahatan perang karena dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap warga sipil.
Baca juga: Benjamin Netanyahu Ambil Rute Penerbangan Tak Lazim, Hindari Risiko Ditangkap ICC, Kata Media Israel
ICC bergantung pada 125 negara anggota Statuta Roma untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.
Namun, baik Israel maupun AS bukanlah anggota ICC.
Mengenal ICC
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah pengadilan global yang memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.