Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi gembira Perintah Eksekutif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menjatuhkan sanksi pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan stafnya.
"Terima kasih, Presiden Trump, atas Perintah Eksekutif ICC yang berani," kata Netanyahu dalam posting di X.
"Perintah ini akan membela Amerika dan Israel dari pengadilan anti-Amerika dan anti-Yahudi yang korup yang tidak memiliki yurisdiksi atau dasar untuk terlibat dalam perang hukum terhadap kami," lanjutnya.
"ICC melancarkan kampanye kejam terhadap Israel sebagai uji coba tindakan terhadap Amerika. Perintah Eksekutif Presiden Trump melindungi kedaulatan kedua negara dan prajuritnya yang pemberani. Terima kasih, Presiden Trump," tambahnya.
Dikutip dari Time Magazine, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang menjatuhkan sanksi kepada ICC terkait penyelidikan terhadap Israel, sekutu dekat Amerika Serikat pada Kamis (6/2/2025).
Baik AS maupun Israel, tidak mengakui atau menjadi anggota ICC.
Pengadilan tersebut sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang yang terkait dengan respons militer Israel di Gaza setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.
Akibat tanggapan militer tersebut, puluhan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas.
Perintah Eksekutif yang ditandatangani Trump menuduh ICC terlibat dalam "tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika Serikat dan sekutu dekat kami, Israel."
Trump juga menilai ICC menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan "surat perintah penangkapan yang tidak berdasar" terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.
Perintah tersebut menegaskan "ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel" dan tindakan pengadilan ini telah menciptakan "preseden berbahaya" bagi kedua negara tersebut.
Baca juga: Donald Trump Jatuhkan Sanksi kepada ICC Akibat Surat Perintah Penangkapan Terhadap Netanyahu Cs
Trump mengumumkan keputusan ini saat Netanyahu sedang berada di Washington.
Pada Selasa (4/2/2025), Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan Trump di Gedung Putih.
Kemudian pada Kamis (5/2/2025), Netanyahu melanjutkan kunjungannya dengan bertemu anggota parlemen di Capitol Hill.
Perintah Eksekutif tersebut juga menyatakan AS akan memberikan "konsekuensi nyata dan signifikan" bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas "pelanggaran" yang dilakukan ICC.
Sanksi yang dapat dikenakan termasuk pemblokiran properti dan aset serta larangan masuknya pejabat, karyawan, dan kerabat ICC ke Amerika Serikat.
Situasi terkini di Gaza
Berikut ini rangkuman peristiwa yang terjadi di Gaza, yang dikutip dari laporan Al Jazeera:
-
Kecaman atas Sanksi AS
Negara-negara dan kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan Presiden Trump untuk memberikan sanksi kepada Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
Belanda mengatakan pekerjaan ICC "penting dalam melawan impunitas".
Sementara Amnesty menyebut tindakan tersebut "ceroboh".
-
Netanyahu Sambut Usulan Trump Relokasi Warga Gaza
Perdana Menteri Netanyahu menegaskan kembali dukungannya terhadap usulan Trump untuk mengusir hampir dua juta warga Palestina dari Gaza.
Netanyahu juga memperingatkan agar para pengkritik untuk "hati-hati".
-
Mesir Total Rencana Relokasi Warga Gaza
Pejabat Mesir mengatakan kepada pemerintahan Trump, mereka akan menolak rencana untuk merelokasi penduduk Gaza.
Mesir menyebut tindakan AS berisiko membahayakan kesepakatan damai dengan Israel, menurut kantor berita The Associated Press.
-
Keretakan Hubungan Gallant-Netanyahu
Keretakan hubungan mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant dengan Netanyahu makin menguat.
Terbaru, Gallant membantah pernyataan Netanyahu tentang serangan pager Israel terhadap Hizbullah di Lebanon, karena k
-
Ledakan di Jenin
Pejuang Palestina meledakkan alat peledak di dekat kendaraan militer Israel selama bentrokan di dekat kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki, sementara operasi Israel selama berminggu-minggu di daerah tersebut terus berlanjut.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)