Anggota Parlemen Inggris Kecam Seruan Netanyahu yang Sarankan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi

TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka.

Riyadh telah menegaskan selama setahun terakhir bahwa jalur yang jelas menuju negara Palestina merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, sebuah gagasan yang dicemooh Netanyahu dalam wawancaranya dengan Channel 14 Israel pada hari Kamis.

“Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana,” kata Netanyahu, menepis desakan kerajaan itu untuk mendirikan negara Palestina.

Dalam komentar yang disampaikan kepada Middle East Eye, Anggota Parlemen Partai Buruh Afzal Khan, wakil ketua Kelompok Parlemen Semua Partai Inggris untuk Muslim Inggris, menyebut usulan Netanyahu sebagai “biadab”.

"Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas," ungkapnya, seraya menambahkan, "Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza."

Partai Buruh saat ini berkuasa, dan Khan mengumumkan bahwa pemerintah "telah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana apa pun untuk menggusur warga Palestina. Kami berdiri teguh menentang pelanggaran hukum internasional yang mencolok tersebut".

Ia mendesak Netanyahu untuk “terlibat dengan rencana yang diusulkan Arab Saudi untuk memastikan warga Palestina dapat kembali ke negara Palestina yang merdeka dan memungkinkan terciptanya Israel yang aman”.

Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar Netanyahu “tidak masuk akal dan menghina”.

“Masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina, bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal,” imbuhnya, seraya mendesak pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina.

“Menteri luar negeri harus menolak usulan Netanyahu dengan tegas.”

Kantor luar negeri Inggris menolak mengomentari pernyataan Netanyahu, tetapi mengarahkan MEE pada pernyataan Perdana Menteri Keir Starmer pada hari Rabu bahwa Palestina "harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam perjalanan menuju solusi dua negara".

Anggota parlemen independen Adnan Hussain juga menyerang komentar Netanyahu.

"Saya tidak menganggap perkataan seorang penjahat perang yang surat perintah penangkapannya ditulis atas namanya harus diberi kredibilitas atau kepentingan yang tinggi," katanya kepada MEE.