News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Suriah

Inggris Mencabut Sanksi Terhadap Bank Sentral Suriah dan Perusahaan Minyak

Editor: Muhammad Barir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PEMERINTAHAN SURIAH - Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa berpartisipasi dalam dialog terbuka di Aleppo, Sabtu (15/2/2025). Inggris mencairkan aset bank sentral Suriah dan 23 entitas lainnya termasuk bank dan perusahaan minyak, membatalkan sanksi yang dijatuhkan selama masa kepresidenan Bashar Al-Assad.

Inggris Mencabut Sanksi Terhadap Bank Sentral Suriah dan Perusahaan Minyak

TRIBUNNEWS.COM- Inggris mencairkan aset bank sentral Suriah dan 23 entitas lainnya termasuk bank dan perusahaan minyak, membatalkan sanksi yang dijatuhkan selama masa kepresidenan Bashar Al-Assad, Reuters melaporkan.

Barat sedang memikirkan kembali pendekatannya terhadap Suriah setelah pasukan pemberontak menggulingkan Assad sebagai presiden pada bulan Desember setelah lebih dari 13 tahun perang saudara .

Sebuah pemberitahuan yang diunggah di situs web pemerintah Inggris mengatakan entitas-entitas termasuk bank sentral, Bank Komersial Suriah, dan Bank Koperasi Pertanian telah dihapus dari daftar dan tidak lagi dikenakan pembekuan aset.

Syrian Petroleum Company, Syria Trading Oil Company (SYTROL) dan Overseas Petroleum Trading juga termasuk di antara perusahaan yang dihapus dari daftar.

Presiden Sementara Suriah Ahmed Al-Sharaa telah berulang kali menyerukan pencabutan sanksi Barat yang dijatuhkan untuk mengisolasi Assad selama perang saudara.

Bulan lalu, negara-negara Uni Eropa menangguhkan berbagai sanksi terhadap Suriah.

Kantor Luar Negeri Inggris tidak memberikan alasan pencabutan sanksi dan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang pejabat media pemerintah Suriah tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan Februari, Inggris mengatakan akan menyesuaikan sanksi terhadap Suriah menyusul runtuhnya pemerintahan Assad, sambil memastikan pembekuan aset dan larangan perjalanan yang dikenakan kepada anggota pemerintahan sebelumnya tetap berlaku.

 


SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini