Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Intelijen Rusia menuduh Prancis bersiap untuk mengirim 2.000 tentara ke Ukraina.
- Para jenderal Prancis sebelumnya mengulangi kata-kata Presiden Macron untuk mengirim pasukan ke Ukraina.
- Prancis khawatir akan invasi Rusia yang meluas.
TRIBUNNEWS.COM - Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengklaim Prancis sedang bersiap untuk mengerahkan kontingen hingga 2.000 tentara dan perwira ke Ukraina.
Pasukan itu terdiri dari pasukan penyerang dari Legiun Asing Prancis, sebagian besar dari negara-negara Amerika Latin.
"Saat ini, para legiuner sudah ditempatkan di wilayah perbatasan Polandia yang berbatasan dengan Ukraina, menjalani pelatihan tempur intensif, serta menerima senjata dan peralatan militer. Pemindahan mereka ke wilayah tengah Ukraina direncanakan dalam waktu dekat," katanya, Selasa (28/10/2025).
Sementara itu, rumah sakit di Prancis dengan cepat memperluas kapasitasnya dengan menyediakan ratusan tempat tidur tambahan untuk menerima tentara yang terluka sementara para dokter menjalani pelatihan medis khusus untuk kondisi lapangan.
"Jika terjadi kebocoran informasi ini, Paris bermaksud mengklaim bahwa hal itu hanya melibatkan sekelompok kecil instruktur yang tiba di Ukraina untuk melatih prajurit Ukraina yang dimobilisasi," lanjutnya.
SVR mengingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan kampanye Napoleon di Rusia tahun 1812 yang berakhir dengan kekalahan telak bagi Prancis dan menjadi titik balik kehancuran Kekaisaran Napoleon.
"Macron dikenal karena memimpikan 'kemenangan' Napoleon. Namun, studi sejarahnya sangat buruk. Dia tidak hanya melewatkan bagian buku teks yang menjelaskan akhir kampanye Napoleon di Rusia, tetapi juga melewatkan kelas yang membahas upaya Raja Swedia Charles XII untuk mengalahkan Rusia dengan mengandalkan dukungan Hetman Ivan Mazepa yang berkhianat, yang berakhir dengan kekalahan Swedia di Poltava," kata SVR.
"Macron harus mengingat kata-kata terkenal dari sejarawan Rusia ternama, Vasily Klyuchevsky -- sejarah tidak mengajarkan pelajaran, sejarah hanya menghukum ketidaktahuan," tambahnya, lapor Anadolu Agency.
Para Jenderal Prancis Diskusi soal Kirim Tentara ke Ukraina
Sebelumnya, para jenderal Prancis mulai mengulangi kata-kata Macron tentang potensi pengiriman pasukan ke zona pertempuran di Ukraina.
Hal itu disampaikan oleh Jenderal Pierre Schill, Kepala Staf Angkatan Darat Prancis, melontarkan dalam sidang parlemen pada 23 Oktober 2025.
Baca juga: Rusia akan Terapkan Wajib Militer Sepanjang Tahun, Iming-imingi Upah Tinggi dan Tunjangan Khusus
"Kami akan siap mengerahkan pasukan dalam kerangka jaminan keamanan, jika diperlukan untuk mendukung Ukraina," jelasnya, lapor Parabellum France.
Pierre Schill menambahkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun koalisi, di mana tentara Prancis akan berlatih untuk operasi gabungan dalam latihan seperti Orion 26.
Berdasarkan rencana yang diumumkan, Prancis sedang mempersiapkan hingga 7.000 pasukan untuk mobilisasi cepat—mulai dari 12 jam hingga lima hari—untuk mendukung Zelensky dalam tiga skenario siaga, termasuk NATO.
Media itu melaporkan bahwa ini bukan lagi sekadar rencana, melainkan langkah konkret menuju intervensi.
Sebelumnya, ide-ide seperti itu hanya diungkapkan oleh Emmanuel Macron, seorang presiden yang digambarkan oleh jurnalis dan penulis Franz-Olivier Giesbert sebagai "dekaden tanpa keberanian".
Macron sering berbicara atau memberi sinyal akan bertindak tegas, baik soal perang maupun kebijakan dalam negeri, tapi sering kali tanpa langkah nyata atau hasil yang jelas, seperti pada pertemuan Coalition of the Willing pada September lalu.
Kini, para jenderal, termasuk Jenderal Fabien Mandon, Kepala Staf Gabungan, memperluas pembahasan tentang hal ini.
Mandon memperingatkan bahwa militer harus bersiap menghadapi kudeta Rusia dalam tiga atau empat tahun, karena Eropa tampak lemah.
Penilaian semacam itu mengalihkan fokus dari gagasan politik ke ancaman militer terhadap Moskow.
Media Prancis termasuk BFMTV, Le Figaro, dan lainnya juga melaporkan informasi ini, yang meningkatkan ketegangan.
Perang Rusia dan Ukraina
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
Perang Rusia–Ukraina berakar dari ketegangan panjang yang muncul setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Sejak menjadi negara merdeka, Ukraina sering berseteru dengan Rusia mengenai persoalan perbatasan, jati diri bangsa, dan arah politik luar negeri — apakah akan tetap berada dalam pengaruh Moskow atau menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Barat.
Situasi memanas pada tahun 2014 ketika Revolusi Maidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych, yang dikenal memiliki sikap pro-Rusia. Pemerintahan baru Ukraina kemudian memperkuat hubungan dengan Barat, langkah yang dianggap oleh Rusia sebagai ancaman terhadap pengaruhnya di kawasan.
Sebagai tanggapan, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea dan memberikan dukungan kepada kelompok separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang memicu konflik bersenjata berkepanjangan di kawasan Donbas.
Ketegangan tersebut memuncak menjadi invasi besar-besaran pada Februari 2022, ketika Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan langsung ke Ukraina. Ia beralasan bahwa operasi militer itu dilakukan untuk melawan kelompok neo-Nazi di Kyiv, melindungi warga keturunan Rusia di Donbas, serta mencegah Ukraina bergabung dengan NATO yang dianggap mengancam keamanan Rusia.
Di sisi lain, Ukraina mendapatkan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO, baik dalam bentuk bantuan militer maupun persenjataan, guna menghadapi serangan Rusia tersebut.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)