TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, diminta untuk mengambil sikap tegas terhadap situasi di Tibet. 

Dorongan itu muncul seiring pandangan bahwa Jepang kini berada pada momen krusial, bukan hanya dalam politik domestik, tetapi juga dalam perannya sebagai aktor moral di tingkat regional dan global.

Dikutip dari Sunday Guardian Live, Selasa (4/11/2025), Takaichi, yang menjadi perempuan pertama menjabat sebagai PM Jepang, membawa mandat baru dengan visi strategis memperkuat aliansi Tokyo–Washington dan menantang otoritarianisme di Asia.

Salah satu isu yang disebut perlu segera ditangani adalah penindasan yang masih berlangsung di Tibet.

Selama beberapa dekade, kebijakan luar negeri Jepang terhadap Tiongkok dinilai terlalu berhati-hati dan berorientasi pada stabilitas ekonomi, sehingga kerap mengabaikan isu hak asasi manusia.

Mantan perdana menteri Fumio Kishida dan Shigeru Ishiba disebut lebih memilih pendekatan keterlibatan ekonomi dibanding tekanan politik. Namun, situasi di Tibet kini dinilai membutuhkan sikap yang lebih tegas dan berprinsip.

Menurut laporan tersebut, kebijakan Partai Komunis Tiongkok di Tibet dianggap sebagai bentuk penghapusan budaya. Lebih dari satu juta anak Tibet dilaporkan ditempatkan di sekolah asrama milik negara untuk memutus ikatan mereka dengan bahasa, agama, dan keluarga. Biara-biara berada di bawah pengawasan ketat, para pemimpin agama dipenjara, dan ekspresi identitas Tibet dikriminalisasi.

Sebagai negara demokrasi paling mapan di Asia dengan akar budaya Buddha yang kuat, Jepang dinilai memiliki otoritas moral untuk bersuara. Kekaguman Takaichi terhadap mendiang mantan PM Shinzo Abe, yang pernah bertemu dengan Dalai Lama dan mendukung otonomi Tibet, dapat menjadi preseden bagi kebijakan yang lebih proaktif.

Selain itu, generasi muda Jepang yang banyak mendukung Takaichi disebut semakin peka terhadap isu keadilan global. Mereka menuntut kebijakan luar negeri yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan martabat manusia.

Secara strategis, Tibet juga memiliki arti penting bagi stabilitas Asia karena berbatasan dengan India, menjadi sumber utama aliran sungai besar Asia, serta berperan dalam keseimbangan ekologi dan geopolitik kawasan.

Takaichi sebelumnya telah mengisyaratkan niat untuk meninjau ulang kebijakan Jepang terhadap Tiongkok, khususnya dalam membela Taiwan. Sikap serupa terhadap Tibet dipandang sebagai langkah konsisten yang dapat memperkuat posisi moral dan strategis Jepang di Asia.

Langkah awal yang dapat diambil Tokyo antara lain mendorong akses jurnalis dan diplomat ke Tibet, mendukung masyarakat sipil Tibet di pengasingan, serta bekerja sama dengan sekutu untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok yang diduga terlibat pelanggaran.

“Dengan melakukannya, Jepang tidak akan memprovokasi konflik, tetapi justru menegaskan prinsip,” tulis laporan itu.

“Rakyat Tibet telah mengalami penindasan selama puluhan tahun. Kini, dengan kepemimpinan baru, Jepang memiliki kesempatan untuk berdiri di sisi sejarah yang benar,” tulisnya. (*)

SUMBER