News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Donald Trump Pimpin Amerika Serikat

Donald Trump Rencanakan Program Pensiun ala Australia untuk Warga AS, Seperti Apa?

Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Bobby Wiratama
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KEBIJAKAN TRUMP - Presiden AS Donald Trump memberikan pidato setelah Hamas merespons proposal gencatan senjatanya, Sabtu (4/10/2025). Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan sistem pensiun wajib ala Australia, yaitu superannuation.

Ringkasan Berita:

  • Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan sistem pensiun wajib ala Australia, yaitu superannuation, sebagai inspirasi untuk memperkuat tabungan pensiun warga AS. 
  • Superannuation mewajibkan perusahaan menyetorkan 12 persen dari gaji karyawan ke dana pensiun yang diinvestasikan hingga masa pensiun
  • Model ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding sistem AS yang mengandalkan 401(k) sukarela dan Jaminan Sosial


TRIBUNNEWS.COM -
Pemerintahan Donald Trump sedang mencari inspirasi dari Australia untuk meningkatkan sistem tabungan pensiun warga Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump mengatakan di Gedung Putih bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan program pensiun ala Australia.

“Kami sedang mempertimbangkannya dengan sangat serius,” kata Trump, Selasa (2/12/2025), dilansir CNN.com.

“Ini rencana yang bagus. Rencana ini berjalan dengan sangat baik.”

Program tabungan pensiun utama Australia, yang dikenal dengan sebutan superannuation, diduga menjadi model yang menarik perhatian para pejabat AS.

Cara Kerja Superannuation

Superannuation atau “super” adalah program tabungan pensiun unggulan Australia.

Dalam sistem ini, pemberi kerja diwajibkan untuk menyetor dana ke rekening tabungan pensiun karyawan yang kemudian diinvestasikan di berbagai dana pensiun (super funds).

Dana tersebut terkunci hingga masa pensiun kecuali dalam kondisi tertentu.

Iuran pemberi kerja dibayarkan di luar gaji rutin karyawan, dan karyawan juga dapat menambah kontribusi mereka sendiri.

Saat ini perusahaan wajib menyetorkan 12?ri pendapatan karyawan ke dana pensiun ini, angka yang meningkat bertahap dari 3 persen sejak program modern didirikan pada 1992.

“Tidak ada opsi untuk tidak ikut serta,” kata Tim Jenkins, mitra di firma konsultan Mercer, kepada CNN.

“Jika Anda bekerja, perusahaan wajib menyetorkan 12?ri gaji Anda ke tabungan pensiun. Dana tersebut dikunci hingga Anda mendekati usia pensiun, meskipun ada beberapa cara terbatas untuk mengaksesnya.”

Baca juga: Donald Trump Sahkan Undang-Undang Baru Terkait Taiwan, China Kecewa

Dana pensiun Australia kini menjadi kumpulan tabungan pensiun terbesar keempat di dunia, meski negara tersebut hanya menempati peringkat ke-55 berdasarkan jumlah penduduk, menurut JPMorgan Chase.

Total aset dana pensiun Australia mencapai sekitar 4,5 triliun dolar Australia.

Karyawan dapat memilih berbagai super funds yang dikelola investor profesional, diregulasi pemerintah, dan diinvestasikan dalam berbagai aset global, mulai dari saham hingga ekuitas swasta.

Mengapa Program Ini Populer?

Sistem pensiun Australia dirancang untuk menghadapi tantangan populasi menua dan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan mereka saat pensiun tanpa bergantung penuh pada negara.

“Dengan populasi yang menua dan angka kelahiran menurun, sistem seperti ini meringankan beban fiskal generasi mendatang,” kata Jenkins.

Pada Indeks Pensiun Global Mercer CFA Institute 2025, Australia mendapat grade B+, lebih tinggi dari Amerika Serikat yang berada di C+, dan Indonesia di grade C.

Selain super, Australia juga memiliki program pensiun pemerintah sebagai jaring pengaman bagi warga yang membutuhkan dukungan tambahan.

Namun super kini menjadi pilar utama tabungan pensiun.

Model Pensiun AS Saat Ini

Di Amerika Serikat, program pensiun berbasis perusahaan seperti 401(k), yang diluncurkan pada 1978, bersifat opsional.

Perusahaan yang menawarkan program 401(k) juga dapat memilih apakah mereka ingin menyesuaikan kontribusi karyawan.

Sementara itu Social Security (Jaminan Sosial), yang dimulai pada 1935 di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt, berfungsi sebagai instrumen pendapatan pensiun utama.

Pekerja membayar pajak Jaminan Sosial, yang kemudian disalurkan kepada para pensiunan saat ini.

Namun kekhawatiran meningkat bahwa dana Jaminan Sosial semakin tidak stabil seiring bertambahnya populasi lansia.

Secara umum, sistem pensiun wajib seperti superannuation berbeda jauh dari model AS yang menggabungkan 401(k) sukarela dan Jaminan Sosial.

Masih belum jelas apakah AS mampu menerapkan program serupa, mengingat ukuran populasi yang jauh lebih besar.

Baca juga: Trump: Masa Depan Perundingan Rusia-Ukraina Tidak Jelas

Australia memiliki 27 juta penduduk, sedangkan AS memiliki sekitar 343 juta, serta ada dinamika politik yang sensitif terkait perubahan rencana pensiun.

Mengapa Trump Melirik Australia?

Australia telah lama menjadi investor besar dalam aset-aset AS melalui dana pensiunnya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Februari lalu memuji keberhasilan sistem superannuation dalam sebuah pertemuan puncak dana pensiun di Washington, D.C.

Matthew Linden, manajer umum strategi dan wawasan di Super Members Council, mengatakan:

“Yang mengejutkan pejabat dan investor AS adalah bagaimana kekuatan pengaturan kebijakan sistem pensiun Australia, pembayaran pensiun otomatis, cakupan hampir universal, dan pelestarian tabungan hingga masa pensiun, telah membantu warga Australia membangun dana pensiun terkemuka di dunia.”

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memiliki sistem yang beragam untuk program pensiun.

Ada BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta dan ada PT Taspen untuk ASN, dan PT Asabri untuk anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil di lingkungan pertahanan/keamanan.

Program dari BPJS Ketenagakerjaan pun dibagi menjadi dua, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Mengutip bpjsketenagakerjaan.go.id, JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sementara itu, JP adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun ataupun mengalami cacat total tetap.

Besaran iuran untuk JP dan JHT pun berbeda-beda tergantung status Penerima Upah (PU) atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Pada program JHT, peserta PU membayar iuran sebesar 5,7?ri upah sebulannya, dengan ketetapan 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan/pemberi kerja.

Sedangkan peserta BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing peserta, dengan iuran terendah sebesar Rp20.000 dan tertinggi sebesar Rp414.000.

Baca juga: Petro Peringatkan Trump: Jangan Bangunkan Harimau, Menyerang Berarti Perang

Untuk program JP, ketentuan besaran iuran untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah 3%, di mana 2% ditanggung perusahaan/pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

Sementara untuk PNS, skema saat ini menggunakan sistem manfaat pasti (defined benefit) dengan model pembiayaan pay as you go (PAYGO), di mana iuran 4,75?ri gaji PNS dikelola PT Taspen dan ditambahkan dana dari APBN, dilansir fiskal.kemenkeu.go.id.

Skema pensiun Polri melibatkan batasan usia pensiun (umumnya 58 tahun, bisa 60 tahun untuk keahlian khusus) dan perhitungan besaran pensiun pokok berdasarkan rumus 2,5% x masa kerja x gaji pokok terakhir, dengan maksimal 75?ri gaji pokok, mengutip asabri.co.id.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini