Ringkasan Berita:

• Jepang pernah memberi izin tinggal khusus pada 212 anak imigran tanpa status, namun banyak lainnya tetap terjebak ketidakpastian 
• Meski lahir, besar, dan bersekolah di Jepang, mereka kerap ditolak melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja karena status orang tua 
• Tanpa izin tinggal, asuransi, dan hak kerja, masa depan mereka kerap tertutup, meski telah mengakar di masyarakat Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Pemerintah Jepang tercatat pernah memberikan izin tinggal khusus kepada sedikitnya 212 anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dan besar di Jepang.

Mereka berasal dari keluarga imigran tanpa status hukum tetap, sebagian besar anak pencari suaka yang permohonan pengungsian orang tuanya ditolak.

Kebijakan ini memberi secercah harapan, namun realitas di lapangan menunjukkan jalan menuju masa depan mereka masih dipenuhi ketidakpastian.

Banyak dari anak-anak tersebut lahir dari orang tua berstatus overstay ilegal yang kemudian mengajukan suaka atau permohonan pengungsi (namin).

Meski permohonan itu berkali-kali ditolak, anak-anak mereka tumbuh dan bersekolah di Jepang, menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa ibu, serta menjalani kehidupan yang tak berbeda dari anak-anak Jepang lainnya.

Baca juga: Sosok 4 Siswa Sekolah Rakyat Pidato dalam Bahasa Inggris hingga Jepang, Buat Prabowo Kagum

Masalah mulai muncul ketika mereka beranjak dewasa dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada Agustus 2024, seorang siswi kelas tiga SMA di wilayah Kanto mencoba mendaftar ke sebuah sekolah kejuruan bahasa asing di Tokyo.

Gadis asal Afrika itu telah tinggal di Jepang sejak usia sembilan tahun dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di negara tersebut.

Keluarganya hidup dengan status “pembebasan sementara” setelah beberapa kali permohonan pengungsi ditolak.

Status ini tidak memberikan izin tinggal tetap, tidak memperbolehkan bekerja, dan tidak memungkinkan pemiliknya memiliki asuransi kesehatan nasional.

Ketika pihak sekolah meminta dokumen administratif, seperti kartu asuransi kesehatan dan bukti kemampuan membayar biaya pendidikan, siswi tersebut tak mampu memenuhinya. Akibatnya, permohonannya ditolak.

“Saya syok selama beberapa hari dan tidak bisa berbuat apa-apa,” kenangnya.

Padahal, ia hampir tak memiliki ingatan tentang negara kelahirannya.

Ia tumbuh besar di Jepang, aktif di sekolah, serius belajar, dan bercita-cita menjadi pramugari setelah melihat unggahan di media sosial.

“Rasanya seperti pintu tiba-tiba dibanting di depan saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan status tinggal? Jika ada cara, saya ingin mengetahuinya,”  ujarnya. 

Kini ia masih berusaha mengejar pendidikan dengan target masuk universitas empat tahun.

Baca juga: Krisis Sopir Bus di Jepang, Tiga WNI Direkrut Jadi Pengemudi di Aichi

Namun, masa depannya tetap terasa kabur.

Secara umum, Jepang mengizinkan anak-anak tanpa status tinggal untuk bersekolah hingga tingkat menengah. Kementerian Pendidikan bahkan meminta dewan pendidikan daerah memastikan mereka tetap memperoleh hak pendidikan dasar.

Namun, untuk pendidikan tinggi—universitas dan sekolah kejuruan—keputusan sepenuhnya berada di tangan masing-masing institusi. Karena usia mereka dianggap telah dewasa secara hukum, status tinggal menjadi syarat mutlak.

Menurut Proyek Beasiswa Siswa Sekolah Menengah Rilis Sementara, sebuah inisiatif pendampingan bagi siswa dalam situasi ini, banyak anak menghadapi penolakan meski telah lulus ujian masuk universitas.

Bahkan ada kasus tawaran kerja yang dibatalkan karena ketiadaan izin tinggal.

Alasan penolakan sering kali berkisar pada ketiadaan preseden, kekhawatiran pembayaran uang sekolah, dan larangan bekerja paruh waktu bagi pemegang status pembebasan sementara.

Dalam kondisi tersebut, sebagian keluarga dan pendukung mengajukan permohonan izin khusus untuk tinggal, yang dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman atas dasar kemanusiaan.

Pedoman Kementerian Kehakiman menyebutkan lama tinggal di Jepang dan kehadiran di sekolah dasar hingga menengah sebagai faktor positif.

Namun, keputusan diambil secara individual tanpa standar yang seragam. Ada pula kasus di mana anak diberikan izin tinggal, sementara orang tuanya tetap berada dalam status pembebasan sementara atau bahkan dideportasi.

Direktur Eksekutif Layanan Sosial Internasional Jepang di Tokyo, Mieko Ishikawa, menegaskan pentingnya akses pendidikan.

Menurutnya, kaum muda perlu memperoleh kualifikasi untuk merencanakan masa depan, meski berada dalam status hukum yang rapuh.

Sementara itu, Makiko Iio, asisten profesor sosiologi internasional di Universitas Hitotsubashi, menilai anak-anak ini telah mengakar kuat di Jepang.

“Mereka terhubung erat dengan masyarakat melalui kehidupan sehari-hari. Banyak yang sulit beradaptasi jika dipaksa kembali ke negara asal,” ujarnya.

Di tengah perdebatan kebijakan imigrasi Jepang, kisah-kisah ini mengingatkan bahwa di balik angka dan status hukum, ada generasi muda yang hanya menginginkan satu hal: kesempatan yang adil untuk bermimpi dan membangun masa depan.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com