TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menyatakan keprihatinan bahwa China berpotensi merugikan kedaulatan Peru melalui penguatan kendali atas infrastruktur strategis di negara tersebut.
Kekhawatiran itu muncul setelah putusan pengadilan Peru membatasi pengawasan regulator lokal terhadap pelabuhan raksasa yang dibangun perusahaan China di Chancay.
Mengutip dari NPR, Minggu (15/2/2026), pelabuhan air dalam senilai USD1,3 miliar di Chancay, sekitar 80 kilometer utara Lima, menjadi simbol meningkatnya pijakan China di Amerika Latin sekaligus titik ketegangan baru antara Washington dan Beijing.
Biro Urusan Belahan Barat Departemen Luar Negeri AS melalui pernyataan menyebut pihaknya “prihatin tentang laporan terbaru bahwa Peru mungkin tidak berdaya untuk mengawasi Chancay, salah satu pelabuhan terbesarnya, yang berada di bawah yurisdiksi pemilik China.”
Pernyataan itu juga menegaskan dukungan terhadap hak kedaulatan Peru untuk mengawasi infrastruktur penting di wilayahnya.
Pemerintah China membantah tudingan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan Beijing “menentang keras dan sangat menyesalkan penyebaran rumor dan pencemaran nama baik terhadap Pelabuhan Chancay.”
Ia menegaskan proyek tersebut tidak melanggar kedaulatan Peru.
Bagian dari Belt and Road
Pelabuhan Chancay merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) China, program pembangunan infrastruktur global yang melibatkan pembiayaan pelabuhan, bandara, dan jalan raya di berbagai kawasan.
Sebagai pelabuhan terdalam di Amerika Latin, Chancay mampu menampung kapal kargo berukuran besar yang melayani rute Asia–Amerika Selatan.
Perusahaan pelayaran dan logistik milik negara China, COSCO Shipping, sebagai pemegang saham mayoritas pelabuhan tersebut, menegaskan bahwa operasional pelabuhan tetap berada di bawah yurisdiksi dan regulasi Peru.
Dalam tanggapan kepada Associated Press, perusahaan menyatakan putusan pengadilan “tidak melibatkan aspek kedaulatan” dan menekankan bahwa otoritas Peru, termasuk polisi, regulator lingkungan, dan petugas bea cukai, tetap menjalankan fungsi pengawasan.
Putusan pengadilan tingkat rendah pada 29 Januari memerintahkan otoritas Peru menahan diri dari menjalankan kewenangan regulasi dan pengawasan terhadap pelabuhan tersebut. Badan pengawas transportasi Peru, Ositran, menyatakan akan mengajukan banding.
Presiden Ositran, Verónica Zambrano, menilai tidak ada alasan mengecualikan Cosco Shipping dari pengawasan.
Ketegangan ini muncul di tengah upaya Washington memperkuat pengaruhnya di Belahan Barat, kawasan di mana China dalam satu dekade terakhir meningkatkan kehadiran melalui investasi dan perdagangan yang signifikan.
China sendiri telah menjadi mitra dagang terbesar Peru selama lebih dari sepuluh tahun terakhir.
Baca tanpa iklan