Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang menyerukan pengakhiran perang Rusia-Ukraina.
- AS abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi tersebut dan mengajukan penghapus klausul soal teritorial, namun ditolak Majelis Umum PBB.
- Rusia menuduh Inggris dan Prancis berencana untuk mendukung Ukraina dengan mengirimkan komponen yang memungkinkan Kyiv mengembangkan "perangkat nuklir".
TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.463 pada Rabu (25/2/2026).
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menunjukkan dukungannya kepada Ukraina dengan mengadopsi resolusi yang menegaskan pengakuan atas perbatasan internasional negara tersebut serta menyatakan keprihatinan atas meningkatnya serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur energi.
Resolusi yang bersifat tidak mengikat secara hukum namun memiliki bobot politik itu disahkan dengan 107 suara mendukung, 12 menentang, dan 51 abstain, bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi Rusia.
Rusia, Belarus, dan Sudan termasuk pihak yang menolak, sementara China dan Amerika Serikat memilih abstain.
Tammy Bruce, wakil utusan AS untuk PBB, menjelaskan sikap negaranya.
"Daripada mendukung diskusi tentang berbagai jalur diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian abadi tersebut," kata Tammy Bruce dalam forum itu, Selasa (24/2/2026).
Ia menyatakan bahwa meski Washington mendukung seruan gencatan senjata segera, bahasa dalam resolusi dinilai berpotensi mengalihkan fokus dari upaya negosiasi.
Majelis Umum PBB Tolak Usulan AS soal Menghapus Klausul Teritorial
Sebelum pemungutan suara, Majelis Umum PBB menolak usulan AS untuk menghapus klausul tentang integritas teritorial dan perdamaian yang adil dalam draf resolusi “Mendukung Perdamaian Abadi di Ukraina”.
Sebanyak 69 negara menolak proposal tersebut, 11 mendukung, dan 62 abstain.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menegaskan bahwa rancangan resolusi itu mencerminkan prinsip dasar hukum internasional, termasuk Piagam PBB, khususnya terkait kedaulatan dan integritas wilayah.
Baca juga: 4 Tahun Perang Ukraina Ubah Wajah Rusia: Aktivitas di Moskow Normal, Dukungan ke Putin Tetap Tinggi
Ia memperingatkan bahwa penghapusan klausul tersebut akan mengirim sinyal berbahaya bahwa prinsip-prinsip mendasar dapat dinegosiasikan.
Seruan untuk perdamaian yang adil dan komprehensif sebelumnya telah didukung lebih dari 141 negara anggota PBB.
Perwakilan Tetap Prancis, Jerome Bonnafont, turut menyatakan dukungan terhadap posisi Ukraina.
Pada akhirnya, resolusi tersebut tetap disahkan dengan penegasan perlunya gencatan senjata segera serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, sementara Amerika Serikat memilih abstain.
Berita Terbaru Perang Rusia dan Ukraina
Perang Rusia–Ukraina meledak terbuka pada 24 Februari 2022. Hari itu, Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran ke berbagai kota di Ukraina. Dentuman artileri dan pergerakan tank menandai babak baru konflik yang sesungguhnya telah lama bergejolak.
Akar persoalan bermula sejak bubarnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Setelah merdeka, Ukraina kian mendekat ke Barat dengan menjalin hubungan erat bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah ini dipandang Moskow sebagai ancaman terhadap pengaruhnya di kawasan bekas Soviet.
Ketegangan memuncak pada 2014 lewat demonstrasi besar yang dikenal sebagai Revolusi Maidan di Kyiv. Pergantian pemerintahan yang lebih pro-Barat memicu respons cepat Rusia. Moskow mencaplok Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia.
Berbagai jalur diplomasi sempat ditempuh, namun tak menghasilkan perdamaian yang langgeng. Puncaknya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer skala penuh pada Februari 2022.
Rusia menyebut langkah itu sebagai upaya melindungi warga berbahasa Rusia di Donbas dan menahan ekspansi NATO. Namun, invasi tersebut menuai kecaman dunia. Amerika Serikat dan negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow serta meningkatkan dukungan militer dan bantuan finansial bagi Ukraina.
Di tengah perang yang masih berlangsung, berbagai upaya perundingan terus dilakukan, dengan AS sebagai penengah yang mendorong Rusia-Ukraina untuk kembali ke meja perundingan.
Berikut perkembangan perang Rusia-Ukraina pada hari ini, yang dirangkum dari berbagai sumber.
-
Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menggambarkan perang Ukraina sebagai "noda pada hati nurani kolektif kita", dalam pidatonya di sidang Dewan Keamanan PBB, Selasa (24/2/2026).
Ia mengulangi seruan untuk gencatan senjata segera pada peringatan keempat invasi Rusia.
Selain itu, Guterres memuji upaya AS dan negara-negara lain untuk mengakhiri perang, tetapi mengatakan perlunya langkah konkret untuk meredakan ketegangan dan menciptakan ruang bagi diplomasi.
Ia mengatakan perang itu melukai dari 41.000 orang dan menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil, termasuk 3.200 anak-anak, di Ukraina sejak awal perang, dikutip dari The Guardian.
-
Rusia Tuduh Inggris dan Prancis Dorong Eskalasi Nuklir di Ukraina
Rusia menuduh negara-negara Eropa Barat mendorong eskalasi berbahaya dalam konflik Ukraina.
Di Dewan Keamanan PBB, Perwakilan Tetap Rusia Vassily Nebenzia memperingatkan bahwa dugaan rencana memberi kemampuan nuklir kepada Kiev bisa memicu konsekuensi global serius.
Ia menilai pendukung Ukraina di Eropa lebih memprioritaskan “kekalahan strategis” Rusia daripada perdamaian.
Nebenzia merujuk pada pernyataan SVR yang menuduh Inggris dan Prancis mempertimbangkan transfer komponen atau teknologi yang memungkinkan Ukraina mengembangkan perangkat nuklir atau “bom kotor”.
Menurutnya, langkah itu melanggar Pasal I Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
“Rencana semacam itu bukan hanya tidak bertanggung jawab dan berbahaya, tetapi juga merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal I Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Itulah mengapa para pelaku aksi ini berusaha menggambarkan perolehan senjata nuklir oleh Kiev sebagai pengembangan Ukraina sendiri,” kata Nebenzia.
Ia menambahkan bahwa Rusia memiliki sarana untuk merespons, namun berharap ada pihak rasional di London dan Paris yang mencegah langkah tersebut.
Pernyataan ini sejalan dengan peringatan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, bahwa pemberian kemampuan nuklir kepada Ukraina berisiko memicu konfrontasi langsung antar kekuatan nuklir.
Di sisi lain, pejabat Ukraina menyatakan negaranya pernah memiliki persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia sebelum menyerahkannya melalui Memorandum Budapest.
Rusia menegaskan bahwa senjata tersebut tetap berada di bawah kendali Moskow sebagai penerus sah Uni Soviet.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga sempat mengisyaratkan peninjauan status non-nuklir pada Konferensi Keamanan Munich 2022, menjelang eskalasi konflik, dikutip dari Russia Today.
-
Utusan Trump, Steve Witkoff Ingin Bertemu Kepala Negosiator Ukraina di Jenewa
Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengumumkan rencana bertemu kepala tim negosiasi Ukraina, Rustem Umierov, di Jenewa.
Ia dijadwalkan tiba pada 26 Februari bersama Jared Kushner untuk pembicaraan dengan Iran, namun berharap bisa melanjutkan dialog damai Ukraina di sela kunjungan tersebut.
Witkoff menyebut telah berkomunikasi hampir setiap hari dengan Umierov dan meminta persetujuan Presiden Volodymyr Zelenskyy untuk pertemuan itu.
Tujuannya adalah membahas opsi menuju kesepakatan perdamaian. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan kunjungan Umierov ke AS.
Sebelumnya, pembicaraan trilateral Ukraina–AS–Rusia digelar di Jenewa pada 17–18 Februari untuk membahas parameter akhir perang. Umierov menyebut ada pembahasan soal skema penghentian konflik.
Zelenskyy melihat kemajuan di bidang militer, namun belum di ranah politik.
Sementara jurnalis Barak Ravid melaporkan negosiasi terhenti karena sikap kepala negosiator Rusia, Vladimir Medinsky, seperti diberitakan Pravda.
-
Dubes Ukraina akan Menghadiri Pidato Kenegaraaan Trump
Duta Besar Ukraina untuk AS mengatakan ia berencana untuk menghadiri pidato kenegaraan Presiden Donald Trump , tetapi tidak memiliki harapan yang tinggi.
“Kami tidak mengharapkan bahwa… semua yang telah kami dengar sebelumnya akan berubah menjadi sesuatu yang baru, dan Anda tahu, kami akan mendengar sesuatu yang sangat positif atau menginspirasi,” kata Olga Stefanishyna kepada wartawan pada hari Selasa.
“Tetapi pada saat yang sama, kami ingin Presiden Trump mendengar kami sebelum pidato tersebut bahwa, Anda tahu, terlepas dari semua kompleksitas dan tragedi yang terjadi di Ukraina, rakyat Ukraina masih sangat mengandalkan kepemimpinannya," jelasnya.
-
Dubes Ukraina: AS Protes, Khawatir dengan Serangan Ukraina di Laut Hitam
Duta Besar Olga Stefanishyna menyampaikan kekhawatiran AS tentang serangan yang ditujukan ke Rusia yang berdampak pada kepentingan minyak AS.
"Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan ketidaksenangannya atas serangan Ukraina baru-baru ini terhadap pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam, Rusia, yang telah berdampak pada kepentingan minyak AS di Kazakhstan," kata utusan utama Kyiv untuk Washington, Selasa.
Olga Stefanishyna menyampaikan keprihatinan AS pada peringatan keempat invasi brutal Rusia ke Ukraina.
“Upaya menghubungi ini tidak terkait dengan upaya mendorong Ukraina untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur militer dan energi Rusia. Upaya ini terkait dengan fakta bahwa kepentingan ekonomi Amerika terpengaruh di sana,” kata Stefanishyna kepada wartawan di Washington.
“Hal itu memang terjadi, dan kami telah mencatatnya," tambahnya.
-
Coalition of the Willing Desak Rusia Setujui Gencatan Senjata Tanpa Syarat
Lebih dari 30 pemimpin dalam Coalition of the Willing , koalisi kelompok yang bersedia mendukung Ukraina, pada hari Selasa mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata tanpa syarat.
Mereka menyerukan Moskow untuk terlibat dalam pembicaraan perdamaian dengan cara yang bermakna, dan untuk menyetujui gencatan senjata penuh dan tanpa syarat.
"Para pemimpin mencatat kerugian besar yang telah dibayar Rusia untuk keuntungan minimal di medan perang, menderita hampir setengah juta korban jiwa hanya dalam tahun lalu," menurut pernyataan itu.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer; Presiden Prancis, Emmanuel Macron; dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, termasuk di antara mereka yang bergabung dalam pertemuan virtual dengan Zelenskyy.
-
Ukraina Jatuhkan Sanksi ke 29 Propagandis dan 15 Organisasi Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani dekrit yang memberlakukan sanksi terhadap para ilmuwan Rusia, kepala administrasi pendudukan, serta organisasi yang mendukung perang Federasi Rusia melawan Ukraina, menyebarkan propaganda, dan terlibat dalam distorsi fakta sejarah.
Keputusan itu dirilis dengan Nomor 161/2026 dan dipublikasikan di situs web Kantor Presiden.
Di antara 29 individu yang dikenai sanksi terdapat propagandis Rusia, Alexander Chubaryan.
Ia adalah salah satu penulis buku teks sejarah sekolah Rusia, yang, dengan gaya propaganda Rusia, membenarkan agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina.
"Juga - sejarawan gadungan Rusia dan pendukung 'dunia Rusia' Alexei Miller dan Artem Lagoysky, yang mengkhianati Ukraina, memasuki dinas penjajah dan memimpin apa yang disebut 'Kementerian Kebudayaan wilayah Kherson' dan membantu Rusia dalam segala hal: mulai dari menyetujui 'dokumen' yang diperlukan bagi penjajah hingga melanggar hak-hak warga Ukraina," bunyi pernyataan itu.
Sanksi tersebut juga menargetkan 15 organisasi dan badan Rusia yang disebut sebagai administrasi pendudukan yang terlibat dalam mendukung perang Federasi Rusia melawan Ukraina, memalsukan fakta sejarah, dan mencuri nilai-nilai budaya dari museum dan cagar alam di Krimea.
Selain itu, struktur-struktur ini secara ilegal mengambil alih dokumen dari Dana Arsip Nasional Ukraina, lapor Suspilne.
-
Kremlin Selidiki Pavel Durov, Pendiri Telegram yang Dituduh Fasilitasi Terorisme Lewat Platformnya
Telegram dan pendirinya, Pavel Durov, tengah diselidiki otoritas Rusia atas dugaan pelanggaran hukum skala besar dan penolakan menghentikan aktivitas terkait terorisme di platform tersebut.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membenarkan laporan media pemerintah Rossiyskaya Gazeta, yang mengutip materi dari FSB.
Artikel itu menilai “ilusi anonimitas” Telegram telah menarik kelompok radikal, pengedar narkoba, pembunuh, dan teroris, serta menuduh platform tersebut menjadi alat dinas rahasia NATO dan “rezim Kiev” sejak eskalasi konflik 2022.
Disebutkan pula sejumlah serangan besar, termasuk tragedi di Crocus City Hall, serta pembunuhan Darya Dugina dan Igor Kirillov, diduga dikoordinasikan lewat Telegram. Media itu juga menuduh Telegram mengabaikan ribuan permintaan penghapusan konten ilegal dari Roskomnadzor.
“Sejumlah besar pelanggaran dan keengganan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan pihak berwenang kami telah tercatat,” kata Peskov, seraya menambahkan, “Pihak berwenang terkait sedang mengambil tindakan yang mereka anggap tepat."
Durov membenarkan adanya penyelidikan atas tuduhan “membantu terorisme”, namun menilai tuduhan itu sebagai dalih untuk membatasi akses warga Rusia terhadap Telegram dan menekan privasi serta kebebasan berbicara.
Awal bulan ini, Roskomnadzor memperlambat layanan Telegram hingga patuh pada hukum Rusia.
Di luar Rusia, Durov juga menghadapi proses hukum di Prancis setelah ditangkap di Paris pada 2024 atas tuduhan gagal mencegah aktivitas kriminal di platformnya, tudingan yang ia sebut bermotif politik.
Saat ini, Telegram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif global, termasuk lebih dari 100 juta di Rusia, lapor Russia Today.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)