Ringkasan Berita:

• Pemerintah Sri Lanka menetapkan hari Rabu sebagai libur tambahan bagi ASN dan instansi pendidikan guna menghemat BBM akibat lumpuhnya jalur pasokan di Selat Hormuz.
• Warga wajib menggunakan Sistem Kartu Kuota BBM Nasional (National Fuel Pass) dengan jatah terbatas, yakni 15 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor per minggu.
• Krisis energi dipicu oleh perang Timur Tengah yang melambungkan harga minyak mentah hingga 100 dolar AS per barel (sekitar Rp1,58 juta).

TRIBUNNEWS.COM - Dampak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mulai mencekik sektor energi di sejumlah negara Asia.

Imbas dari krisis energi bisa dilihat dari kebijakan terbaru pemerintahan Sri Lanka yang secara resmi menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur bagi instansi publik.

Adapun pemangkasan aktivitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 4 hari kerja ini dilakukan demi menghemat bahan bakar minyak (BBM). 

Melansir dari BBC, Kebijakan ini diambil menyusul ancaman kelangkaan pasokan energi setelah konflik bersenjata tersebut melumpuhkan Selat Hormuz, jalur vital yang memasok jutaan barel minyak dari Teluk ke kawasan Asia. 

Padahal, hampir 90 persen aliran minyak dan gas yang melalui selat tersebut pada tahun lalu ditujukan khusus untuk pasar Asia.

Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dalam rapat darurat bersama pejabat senior pada Senin (16/3/2026), menegaskan bahwa negara harus bersiap untuk kemungkinan terburuk meskipun tetap mengharapkan hasil yang terbaik.

Kebijakan sistem empat hari kerja ini tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pemerintah, tetapi juga akan diterapkan di sekolah-sekolah serta universitas.

Namun, layanan esensial seperti otoritas kesehatan dan imigrasi akan tetap beroperasi normal untuk melayani masyarakat.

Pemerintah sengaja memilih hari Rabu sebagai hari libur tambahan, bukan hari Jumat, agar kantor pemerintahan tidak tutup selama tiga hari berturut-turut.

Selain memangkas hari kerja, pemerintah juga mewajibkan pengendara mendaftar National Fuel Pass atau Sistem Kartu Kuota BBM Nasional untuk mengatur kuota pembelian bensin atau diesel bagi warganya. 

Kebijakan ini memicu keresahan warga karena kuota yang diberikan dianggap terlalu rendah, yakni hanya 15 liter untuk mobil pribadi dan 5 liter untuk sepeda motor.

Mekanisme penjatahan ini mengingatkan warga pada krisis ekonomi terburuk tahun 2022, di mana Sri Lanka sempat kehabisan cadangan devisa hingga tak mampu mengimpor kebutuhan pokok.

Baca juga: Masyarakat Bisa Berkontribusi Jaga Pasokan BBM: Jangan Panic Buying

Situasi kian sulit karena harga minyak mentah dunia saat ini melambung tinggi hingga menyentuh angka 100 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,58 juta.

Negara Asia Lainnya Ketatkan Konsumsi Energi

Tak hanya Sri Lanka, Krisis ini pun memaksa negara-negara Asia lainnya melakukan pengetatan serupa. 

Di Thailand, pemerintah mengimbau warga mengganti setelan jas dengan kaos lengan pendek demi mengurangi penggunaan AC.

Sementara itu di Myanmar sistem operasi kendaraan pribadi secara selang-seling menggunakan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor pelat sudah diterapkan secara nasional.

Di tempat lain, Bangladesh mempercepat libur Ramadan di universitas dan melakukan pemadaman listrik terencana secara nasional untuk menghemat energi.

Baca juga: Asia Tercekik! Sri Lanka hingga Pakistan Minta Warganya WFH karena Krisis BBM akibat Perang Timteng

Langkah drastis juga terlihat di Filipina, di mana Presiden Ferdinand Marcos Jr mewajibkan staf pemerintah bekerja dari rumah minimal sehari seminggu dan melarang perjalanan dinas non-esensial.

Sebagai kompensasi, Marcos menyalurkan bantuan tunai bagi pengemudi transportasi roda tiga, petani, dan nelayan sebesar 3.000 hingga 5.000 peso atau berkisar antara Rp825.000 hingga Rp1,37 juta.

Sementara itu, Vietnam gencar mengampanyekan gerakan tetap di rumah, bersepeda, hingga berbagi tumpangan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi yang tidak mendesak.

(Tribunnews.com/Bobby)