TRIBUNNEWS.COM, INDIA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Sugiono berpidato soal kegagalan sistem global dalam merespons krisis kemanusiaan, dan adanya sikap tebang pilih oleh sistem global dalam penegakan hukum internasional. 

Pidato ini dikemukakan dalam Forum Tinggi Tingkat Menlu BRICS 2026, di New Delhi, India, Kamis (14/5/2026).

Baca juga: Bicara di BRICS India, Menlu RI Tegaskan Perang Cuma Buang - buang Sumber Daya Global

Ketika ditanya lebih lanjut soal target apa yang hendak didorong oleh Indonesia melalui blok BRICS, Sugiono menuturkan bahwa posisi Indonesia dalam forum BRICS adalah berupaya mendorong tata kelola global yang lebih adil dan memperkuat peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Indonesia memandang perlunya perubahan dalam sistem internasional agar tidak lagi sekadar didasarkan pada seberapa besar negara atau bagaimana kekuatan militer negara tersebut.

"Kita ingin suatu sistem yang lebih proporsional, di mana pengakuan terhadap negara-negara tidak hanya berdasarkan dari ukuran besarnya negara, tidak berdasarkan juga pada kekuatan yang mereka miliki, tetapi diharapkan sistem itu bisa lebih adil melihatnya bahwa negara itu punya kelebihan, punya potensi yang menentukan, terutama di tengah situasi global seperti sekarang," kata Sugiono saat ditemui di Bandara Militer Palam, India, Kamis (14/5/2026) petang.

Menurutnya Indonesia memiliki posisi strategis, baik dari sisi sumber daya maupun demografi, di mana hal itu dinilai bisa jadi modal utama dalam mendapatkan pengakuan di panggung dunia.

"Sebagai contoh, kita merupakan negara dengan kekayaan alam dan sumber daya yang sifatnya strategis yang dimiliki, kemudian jumlah penduduk yang besar. Saya kira itu juga merupakan suatu hal yang patut dijadikan pertimbangan untuk membuat RI sebagai salah satu negara yang diperhitungkan di dalam tata global tersebut," jelasnya.

Selain isu ekonomi dan posisi tawar negara, Sugiono juga menekankan urgensi penguatan DK PBB yang benar-benar bisa berdaya dalam menghadapi perselisihan atau peperangan antar negara. 

Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari menjalankan mandat konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia.

"Kedua, kita ingin perkuatan terhadap PBB, kita ingin suatu PBB yang benar-benar berdaya, yang benar-benar juga bisa melakukan semua tugas dan fungsinya. Sebagai bagian dari upaya kita menjalankan amanat konstitusi," kata dia.

Perihal peran negara-negara berkembang dalam forum BRICS, Sugiono menyatakan blok ini harus menjadi kekuatan yang diperhitungkan secara ekonomi dan pengambilan keputusan global.

"Itu juga proposal yang selama ini berkembang, Global South ini merupakan suatu kekuatan yang juga harus diperhitungkan secara ekonomi, untuk menjadi bagian aktif. Jadi tidak selalu menjadi kelompok yang marjinal," pungkasnya.