Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, OTTAWA- Manajemen Universitas Calgary di Kanada harus membayar sejumlah uang tebusan kepada kawanan peretas demi mendapatkan akses kendali atas sistem sistem surat elektronik di kampus itu yang berhasil dibobol.
AFP Rabu (8/6/2016) mengabarkan, sebelum membayar tebusan, pihak administrasi di perguruan tinggi tersebut, termasuk pada dosen dan mahasiswa tak bisa mengakses email selama 10 hari.
Setelah 10 hari, para petugas di tempat itu hanya bisa mengisolasi efek dari serangan "hacker" tersebut, dan harus menggunakan kunci untuk membuka server.
Untuk mendapatkan kunci atas server itulah, pihak universitas membayar uang tebusan sebesar 20.000 dollar Kanada atau lebih dari Rp 200 juta.
"Tidak ada indikasi bahwa ada data pribadi ataupun data milik universitas yang terbuka kepada publik," demikian bunyi pernyataan dari Universitas Calgary.
Sementara itu, aparat kepolisia melakukan investigas terkait serangan "malware" tersebut.
Upaya serangan baru yang terdata adalah serangkaian hacker kepada institusi di Kanada dan Amerika Serikat, termasuk sekolah, rumah sakit, lembaga penegak hukum dan bahkan NASA.
Model serangan macam ini biasanya melibatkan orang tak tak bisa dikenali, ata sekelompok orang yang menyusup dan melakukan enkripsi atas data di komputer atau jaringan tertentu.
Selanjutnya, data yang ada tak bisa diakses hingga terjadi pembayaran kepada para peretas.
Linda Dalgetty dari Universitas Calgary mengungkapkan pembelaannya atas keputusan untuk membayar tebusan itu.
"Kami melakukan riset kelas dunia di sini, dan kami tak ingin mengambil posisi untuk berisiko atas hilangnya potensi kerja banyak orang," kata dia.
Tak dijelaskan, bagaimana mekanisme pembayaran tebusan yang dilakukan Universitas Calgary kepada peretas tersebut.
David Shipley, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Teknologi Informasi di Universitas New Brunswick, mengungkapkan, derasnya kritikan atas kebijakan pembayaran tebusan itu datang, karena hal itu akan memicu serangan lainnya.
"Keputusan Universitas Calgary sungguh membuat marah," kata Shipley melalui pesan di Twitter.
"Mereka menempatkan sekolah lain di Kanada dalam keadaan bahaya," lanjutnya.