Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah yang hanya mengalokasikan dalam APBN 2014 sebesar Rp 16,07 triliun untuk 86,5 juta jiwa atau setara Rp15.500 per orang untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mendapatkan kecaman dari pengamat.
Pakar jaminan sosial Prof Hasbullah Thabrany menilai jika hanya anggaran Rp 15 ribu artinya itu harga penjajahan bagi dokter.
"Sistem Jaminan Sosial Nasional itu kan dirancang untuk meningkatkan pelayanan, penyesuaian kerja dokter. Kalau seperti ini harga penjajahan namanya," tuturnya dalam sarasehan "SJSN: Anugerah atau Musibah Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat" di aula kantor PB IDI Menteng Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Sesuai dengan UU pelayanan SJSN dilakukan secara prima. Ia khawatir dengan minimnya penghasilan yang diperoleh dokter justru dikhawatirkan akan bekerja seenaknya.
"Dokter pinter digaji kecil, kerjanya bisa asal-asalan. Ini tidak boleh terjadi," katanya.
Seperti diberitakan, Menteri Keuangan hanya mau Rp15.500. Menko Kesra akan memperjuangkan menjadi Rp17.500 atau naik Rp2.000. Bantuan PBI ini jauh dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk iuran Rp22.200 sudah sangat minimal.