Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Warta Kota, Syahrul Munir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai program pelayanan kesehatan yang dijalani pemerintah belum berbasis hak asasi anak.
Sehingga pelayanan itu bersifat turun di saat telah terjadi kasus.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Badriyah Fayumi mencontohkan penanganan kasus anak gizi buruk dilakukan setelah ditemukan kasus dan disorot media massa.
"Seharusnya pencegahan yang dilakukan. Begitu ada ibu hamil segera terjunkan petugas kesehatan ke masyarakat untuk mengontrolnya," ujar Badriyah Fayumi usai menjadi pembicara di Halaqah Syahriyah yang digelar Lembaga Bahtsul Masail PBNU, di
Kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Badriyah memiliki mimpi Indonesia ke depan telah menerapkan program kesehatan menjadi hak asasi anak. Sehingga seluruh anak mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa mengkotak-kotakan dari kalangan kaya atau miskin.
"Jika terkotak-kotak begini tidak menutup kemungkinan orang kaya bisa jatuh miskin karena penyakit," ujarnya. Ia menjelaskan jika pelayanan kesehatan pemerintah berbasis hak asasi anak, tidak ada lagi isu jaminan kesehatan menjadi jualan pada ajang pemilihan kepala daerah.
"Nantinya sudah tidak ada lagi kampanye yang mengunggulkan Kartu Jaminan Sehat (KJS) karena sudah menjadi hak asasi anak," tegasnya.