Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai persoalan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit (RS), seharusnya bisa diselesaikan ditingkat direksi bukan sampai ke meja presiden.
"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai presiden kayak gini-gini," ujar Jokowi saat pembukaan Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Baca: Jokowi Ajak Persi Kampanyekan Gaya Hidup Sehat ke Masyarakat
Jokowi mengaku kerap menegur direktur utama BPJS Kesehatan dan meminta memperbaiki sistem dan manajemennya, agar persoalan defisit tidak terulang kembali setiap tahun.
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi, mestinya udah rampung lah di Menkes, di Dirut BPJS, urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden, ini kebangetan sebetulnya, kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," ujar Jokowi.
Untuk mengetahui kondisi dilapangan secara pasti dan mencari solusi, kata Jokowi, dirinya sering meninjau ke rumah sakit secara langsung tanpa memberitahu protokol kepresidenan, maupun direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
"Saya masuk rumah sakit Hasan Sadikin, saya mau cek layanan kesehatan. Di Papua, di Nabire, enggak ada rencana ke rumah sakit, saya masuk ke RSUD di Nabire, saya mau kontrol, mau cek, dan suaranya pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar," ujar Jokowi.
Baca: Jokowi Curhat tentang BPJS Kesehatan Saat Buka Kongres Persi
Mendengar keluhan tersebut, Jokowi pun sudah memahami kegelisahan pemilik rumah sakit tanpa harus diberitahu dalam acara Kongres Persi saat ini.
"jadi pak Dirut rumah sakit enggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti, sebelum bapak ibu sekalian menyampaikan saya sudah ngerti," ucap Jokowi.