Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Permasalahan mengenai anak stunting atau anak tumbuh kerdil yang lekat kaitannya dengan kurang gizi dan kelaparan masih banyak terjadi di Indonesia.
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka prevalensi anak stunting di Indonesia mecapai 23,6 persen. Angkanya masih berada diatas angka minimal WHO yang berada diangka 20 persen.
Melihat kondisi tersebut maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar Prresiden Joko Widodo membuat program penyelesaian stunting masuk ke dalam Program Stategis Nasional.
“Stunting sebagai problematika serius maka pemerintah seharusnya bergerak sinergis dan menjadikannya urusan program strategis nasional,” ungkap Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati saat ditemui di KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Kemudian KPAI juga mendorong gerakan-gerakan masyarakat sipil dengan program-program pencegahan stunting, perbaikan gizi pangan, hingga imunisasi.
“Yang terpenting pangakalanya adalah program 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” kata Rita.
Untuk program-program penanaganan stunting pemerintah juga didorong bekerjasama dengan swasta dan masyarakat hingga optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional yang ramah anak untuk memastikan kesehatan anak.
“Ada empat soal jaminan kesehatan harus mudah aksesnya, cepat pelayanan kesehatan, sarana dan prasarananya, dan memberikan perlindungan pada anak,” pungkas Rita.