Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penurunan prevalensi stunting masuk dalam major project Percepatan Penurunan Kematian pada Ibu, sebagaimana program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024, dimana upaya Program tersebut juga merupakan salah satu upaya optimalisasi pembangunan manusia dan masyarakat melalui perbaikan gizi ibu dan anak.
Aktivis dan pemerhati gizi anak Yuli Supriati mengatakan, berbagai program pemerintah terkait Intervensi Spesifik (Bidang Kesehatan) dan Intervensi Sensitif (Non-Kesehatan) sejatinya telah banyak dilakukan.
Sayangnya upaya itu belum signifikan dalam menekan angka prevalensi stunting.
"Salah satu penyebabnya adalah belum adanya konvergensi program sasaran penerima manfaat yang fokus pada rumah tangga pada periode 1000 hari pertama kehidupan," kata Yuli Supriati dalam keterangan pers, Senin (16/11/2020).
Ia menilai lemahnya penanganan stunting di Indonesia karena tidak dilakukan secara menyeluruh.
Baca juga: Kunjungi Pemalang, Komisi IV DPR Apresiasi Program Kementan Atasi Stunting
“Penanganan stunting ini akan efektif kalau dilakukan lintas setoral, tidak hanya dibebankan kepada Kementerian kesehatan saja," katanya.
Stunting itu menyangkut gizi memang, tapi juga dipengaruhi oleh PHBS nya lalu ketersediaan pangan di lingkungannya hingga bagaimana ekonomi keluarga,” jelas Yuli.
Kekeliruan lain yang kerap terjadi di masyarakat adalah adanya anggapan stunting dan gizi buruk hanya di alami oleh masyarakat di daerah terpencil.
“Nggak usah jauh-jauh ke Papua atau NTT yang memang mereka masih terkendala akses, mau ke Puskesmas jalannya jauh.
Di Jakarta, ini ibu kota lho, masih banyak ditemui gizi buruk, dan lebih banyak lagi yang terancam gizi buruk karena orang tuanya tidak menyadari,” jelas Yuli.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2019 terdapat 430 balita kekurangan gizi yang mendapat perawatan.
Baca juga: Viral Video Konsumsi Nasi Campur Teh, Ini Tanggapan Ahli Gizi Pangan
Dari jumlah tersebut, sebanyak 61% merupakan pasien lama dan sisanya adalah pasien baru.
Sebelumnya, pada 2016, jumlah kasus balita kekurangan gizi bahkan mencapai 1.692.
Aktivis yang kerap turun ke masyarakat memberikan edukasi gizi langsung ke rumah-rumah warga ini menceritakan, dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah padat penduduk di ibukota, seringkali menemukan orang tua yang tidak menyadari bahwa sang anak terancam gizi buruk.
“Tolak ukur kecukupan gizi anak itu hanya berat badan.
Baca juga: Hasil Penelitian, Sebagian Ibu Masih Anggap Kental Manis sebagai Susu
Semakin gemuk anak orang tua merasa anaknya sehat.
Tapi apa yang dikonsumsi anak yang menjadikan ia gemuk? Apakah makanan yang dikonsumsi anak sudah memenuhi kebutuhan gizinya? Ini yang masih banyak masyarakat tidak paham,” jelas Yuli.
Ia mencontohkan produk kental manis yang bagi sebagian masyarakat masih dianggap sebagai susu.
“Saya menemukan, anak dari umur 8 bulan, karena ASI ibunya sudah tidak cukup, diberi kental manis.
Betul si anak jadi gemuk, dikira orang tuanya sehat. Tapi semakin lama si anak jadi ketagihan kental manis karena rasanya manis.
Sekarang usinya 2 tahun, sehari bisa sampai habis 1-2 kaleng.
Baca juga: Ibu Banyak Minum Susu Bisa Bikin Produksi ASI Lebih Banyak dan Kental, Mitos atau Fakta?
Tentu ini asupan gizinya yang lain jadi terganggu, sudah kenyang dengan gula. Ini terjadi di Jakarta, dan bukan hanya 1 anak, tapi ada banyak yang masih seperti ini pola pikir orang tuanya,” ungkap Yuli.
Yuli mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah lembaga masyarakat dan komunitas yang peduli kesehatan anak sudah sejak lama mencoba mengadvokasi persoalan ini baik ke Kemenkes, BPOM dan juga DPR.
Pemerintah, menurut Yuli harus melihat kental manis sebagai persoalan yang harus segera ditangani, setidaknya melalui kerjasama lintas sektoral, melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, apalagi Indonesia ini luas.
Harus dilakukan secara terus menerus dan akan efektif dilakukan bila bersama-sama, ada koordinasi antar kementerian, dan juga pusat dengan daerah. Jangan dipandang ini sebagai isu salah satu pihak saja,” kata Yuli.