TRIBUNNEWS.COM - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan dan ancaman serius di sejumlah wilayah di Indonesia.

Penyakit ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, tapi juga pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam mengatasi penyebaran DBD, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD terutama di daerah-daerah endemik.

Sebab DBD cenderung meningkat saat musim hujan.

Oleh karenanya, Kemenkes mendorong agar masyarakat aktif melakukan upaya promotif preventif melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Baca juga: Situasi DBD di DKI Jakarta Disebut Masih Terkendali

Baca juga: Cegah Meningkatnya DBD, PPP Ajak Masyarakat Tingkatkan Kegiatan 3M Plus

Gerakan ini melibatkan peran aktif masyarakat khususnya anggota keluarga untuk melakukan Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus di lingkungan rumah.

Juga di tempat-tempat umum dan tempat-tempat institusi untuk mencapai Angka Bebas Jentik ≥ 95 persen.

Gerakan G1R1J dilaksanakan serentak di 154 kabupaten/kota dengan melibatkan 6.122 koordinator Jumantik, 4.498 supervisor, dan 1.047 Kader Jumantik Pelabuhan (KJP).

"Terima kasih atas partisipasi teman-teman di daerah yang telah mendukung Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)," kata dr. Tiffany Tiara Pakasi, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam Temu Media Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada Selasa (15/6/2022), dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Baca juga: Fogging dan Penanaman Lavender Digencarkan Menyusul Naiknya Kasus DBD di Jaksel

Perlu diketahui, Kemenkes mencatat, jumlah kumulatif kasus DBD di Indonesia sampai dengan minggu ke-22 dilaporkan 45.387 kasus pada 2022.

Sementara jumlah kematian akibat DBD mencapai 432 kasus.

"Kasus Dengue sudah dilaporkan di 449 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi dengan kematian tersebar di 162 kabupaten/kota di 31 provinsi," ujar dr. Tiffany.

dr Tiffany menambahkan, temuan Insidence rate DBD (jumlah kasus DBD per 100.000) tertinggi terjadi di 10 provinsi.

Ke-10 provinsi itu adalah Bali, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta.

"Provinsi yang terbanyak melaporkan yaitu Provinsi Lampung Jawa Barat, dan DI Yogyakarta," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Latifah)