Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PB IDI, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT menilai ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi dalam Pilpres 2024.
Adib mengatakan hal tersebut di antaranya terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, permasalahan stunting, penanganan penyakit menular dan tidak menular, hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang mungkin belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan Dialog Nasional mengenai Pembangunan Kesehatan Indonesia dengan Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres - Cawapres) di Hotel Bidakara Jakarta yang digelar Komunitas Profesi dan Asosiasi kesehatan (KOMPAK) Indonesia pada Selasa (16/1/2024).
"Dan yang paling penting juga adalah bagaimana di dalam pembangunan kesehatan itu harus bisa mencerminkan kolaborasi dan sinergisme karena keterlibatan dari semua pihak," kata dia.
Pengalaman pandemi covid-19, menurutnya meyakinkan semua pihak bahwa persoalan pandemi bisa selesai karena kolaborasi, sinergisme, dan kesetaraan.
Hal tersebut, kata dia, perlu ditekankan ke semua pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Tentunya kami semua dari anggota KOMPAK dan tenaga medis tenaga kesehatan seluruh Indonesia siap menjadi mitra utama pemerintah, siap berkolaborasi, bersinergi untuk membangun kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia," kata dia.
Sebanyak 19 asosiasi dan organisasi profesi di bidang kesehatan yang tergabung dala KOMPAK tersebut, kata dia, menggelar forum tersebut untuk membangun komunikasi produktif.
Diharapkan, di forum tersebut para paslon bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan perwakilan organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang sehari-hari berada di lapangan.
Baca juga: Dampak Hengkangnya Maruarar Sirait Terhadap PDIP, Ini Elektabilitas Partai Menurut 8 Survei Terbaru
KOMPAK, kata dia, ingin menyampaikan segala permasalahan kesehatan baik itu pelayanan, SDM, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan perlindungan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di beberapa wilayah.
"Karena kalau kita bicara visi-misi, tidak hanya bicara visi-misi secara umum normatif, tapi perlu ada indikator ukuran-ukuran yang secara objektif sehingga kita bisa sama-sama kemudian memberikan masukan bahwa kita punya daya ungkit untuk kemudian ada indikator yang bisa kita sama-sama pertanggungjawabkan," kata dia.