Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Ketua Tim Kerja Arbovirosis, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr Fadjar SM Silalahi mengatakan, memasuki musim penghujan ini kekhawatiran kasus DBD makin meningkat.
Pada tahun 2024, jumlah kumulatif kasus dengue di Indonesia sampai dengan minggu ke-45 adalah 217.019 kasus.
Baca juga: PERDOKI Dorong Perusahaan Beri Vaksinasi DBD untuk Pekerja
"Ini rekor tertinggi sejak tahun 2016. Di 2016 ada 204.000 kasus," kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Diketahui, Incidence Rate (IR) sekitar 77,55/100.000 penduduk, dan terdapat 1.255 kematian dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,58 persen.
Kasus dengue terlaporkan dari 482 Kab/Kota di 36 provinsi.
Sedangkan kematian akibat dengue terjadi di 259 Kab/Kota di 32 Provinsi.
Ada tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan dengue, antara lain: masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tanda dan gejala dini dengue sehingga sering kali menyebabkan keterlambatan penanganan pasien ke pelayanan masyarakat.
Juga belum membudayanya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, serta kegiatan lain untuk mencegah penularan dengue di masyarakat.
"Banyak masyarakat yang menganggap PSN 3M Plus merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan saja," ungkap dia.
Baca juga: Cara menumpas DBD: Nyamuk jantan dibuat tuli agar sulit berkembang biak
Pemerintah telah melakukan beberapa inovasi untuk mengurangi dengue menuju ‘nol kematian akibat dengue pada tahun 2030’, diantaranya saat ini terdapat 2 vaksin dengue yang telah mendapat izin edar dari Badan POM RI.
Juga sedang dilakukan pilot implementasi Wolbachia di lima kota, sebelum diperluas dalam skala nasional, yaitu di Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Tangerang, Kota Bontang, dan Kota Kupang.
Indonesia telah Menyusun enam strategi nasional dalam penanggulangan dengue yaitu: (1) Penguatan manajemen vektor yang efektif, aman, dan berkesinambungan; (2) Peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue; (3) Penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif; (4) Peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan; (5) Penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program, dan kemitraan; dan yang tidak kalah penting (6) Pengembangan kajian, intervensi, inovasi, dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti.