Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- BGN diharapkan dapat mengakomodasi berbagai masukan dan rekomendasi yang telah dihimpun dari lintas sektor sehingga pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia
- Rapat koordinasi tersebut akhirnya ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi.
- BGN diharapkan dapat mengakomodasi berbagai masukan dan rekomendasi yang telah dihimpun dari lintas sektor
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih terintegrasi. Langkah ini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Purbaya Ikuti Keputusan Prabowo Soal Pangkas Anggaran MBG, Mahasiswa Minta Program Disetop
Karena itu, penanganan stunting tidak lagi dipandang sekadar persoalan kesehatan atau pemenuhan gizi anak, melainkan tantangan multidimensi yang melibatkan berbagai aspek mulai dari sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada Jumat(12/6/2026).
Kegiatan yang mendapat dukungan dari program INEY (Investing in Nutrition and Early Years) yang diinisiasi World Bank dan Bappenas itu menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat tata kelola program, serta mengoptimalkan penggunaan data presisi agar intervensi penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa stunting merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektor kesehatan semata.
Masalah stunting berkaitan erat dengan kualitas lingkungan tempat tinggal, akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, ketahanan pangan keluarga, pendidikan, perlindungan sosial, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Investasi pada penanganan stunting dinilai akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan daya saing bangsa. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan sehat dengan asupan gizi yang memadai memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi saat dewasa.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya penggunaan data presisi berbasis by name by address sebagai landasan utama dalam pelaksanaan berbagai program intervensi.
"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas, sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Prof. Budi.
Menurutnya, integrasi data menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki basis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) hingga tingkat desa dan kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program.
Prof. Budi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis karena menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Baca juga: Uya Kuya Klarifikasi Namanya Terseret di Kasus Korupsi MBG BGN
"Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing," katanya.
Selain membahas strategi percepatan penurunan stunting, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Prof. Budi mendorong agar BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai kementerian dan lembaga yang selama ini telah memiliki pengalaman, data, serta instrumen kebijakan terkait penanganan stunting.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan membuat program MBG lebih tepat sasaran sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam menurunkan angka stunting secara nasional.
BGN diharapkan dapat mengakomodasi berbagai masukan dan rekomendasi yang telah dihimpun dari lintas sektor sehingga pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat menghasilkan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat.
Baca juga: Anak Orang Kaya Kini Tidak Terima MBG, Kepala BGN: Prabowo Langsung Senang Banget!
Rapat koordinasi tersebut akhirnya ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kesepakatan itu diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.