Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo berikan arahan kepada Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dalam acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di sebuah hotel, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).
Dalam arahannya, lelaki kelahiran Jakarta 54 tahun lalu itu menekankan inovasi desa pada dua sektor, di antaranya sarana dan prasarana pasca panen serta pariwisata.
Menurutnya tidak sedikit desa belum memiliki sarana dan prasarana pasca panen yang layak sehingga dapat meningkatkan penghasilan dari sektor utama desa, yaitu pertanian.
Sektor pariwisata juga dianggapnya relatif mudah dan cepat meningkatkan ekonomi desa, karena berdasarkan pengamatannya langsung ke beberapa desa, sektor tersebut yang terbukti bisa meningkatkan ekonomi desa.
"Ada beberapa fokus dari Kementerian Desa dalam program inovasi desa, di antaranya pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, terus sektor pariwisata," kata Eko Putro Sandjojo.
Namun diakuinya, merealisasikan program inovasi desa yang sebagian besar menggunakan dana desa itu bukan tanpa kendala.
Menurutnya kendala hanya masalah komunikasi dan mandeknya ide-ide inovasi dari desa.
Permasalahan tersebut ditengarainya karena faktor latar belakang pendidikan formal para kepala desa yang mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Oleh sebab itu, dirinya bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi lainnya untuk baiknya realisasi program inovasi desa.
"Kebanyakan kepala desa tuh hanya tamatan SD sampai SMP ada beberapa yang SMA juga, kemudian perlu pendampingan. Desa kita kan jumlahnya ada 74.957. Makanya supaya pendampingannya lebih cepat, kita libatkan universitas sekitar seratus universitas. Kita juga bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, media, swasta, dan perbankan," tambah Eko Putro Sandjojo.
Ia berharap program inovasi desa, bisa membuat perekonomian desa meningkat signifikan dan mengurangi penduduk-penduduk miskin di desa.
Sebab menurutnya, jumlah penduduk miskin di desa masih relatif tinggi dan ketimpangan ekonomi dengan masyarakat perkotaan juga masih relatif tinggi pada 2018 lalu.(*)