Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Ada desa-desa baru yang tidak ada penduduknya, tapi dapat transfer dana desa tiap tahun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta pada Senin (4/11/2019) kemarin.
Mendengar hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberi tanggapan.
Pihaknya memperkirakan ada sekitar 15 Desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.
Baca: Menkeu Sebut Ada Desa Siluman, Mendes Abdul: Kita Kekurangan Pendamping
Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.
Hal itu disampaikan Abdul Halim menanggapi kabar adanya desa yang menerima dana desa meski desa tersebut tidak dihuni oleh warga.
"Ya kalau sekarang ada 15an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Abdul juga memastikan, pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalir fiktif tersebut.
Baca: Wamenkeu Suahasil Ungkap Perbedaan Tugasnya dengan Sri Mulyani
"dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya. Kita lagi menggerakan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," katanya .
Ia juga menyebut, 15 desa yang disinyalir ditinggal pendudukan saat siang hari dan kembali ke desa pada malam hari banyak ditemukan di wilayah luar pulau Jawa.
"Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luat Jawa," jelasnya.
'Desa siluman' di Kabupaten Konawe
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni atau ia menyebutnya dengan fiktif.
Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).