Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Ada desa-desa baru yang tidak ada penduduknya, tapi dapat transfer dana desa tiap tahun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta pada Senin (4/11/2019) kemarin.
Mendengar hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberi tanggapan.
Pihaknya memperkirakan ada sekitar 15 Desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.
Baca: Menkeu Sebut Ada Desa Siluman, Mendes Abdul: Kita Kekurangan Pendamping
Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.
Hal itu disampaikan Abdul Halim menanggapi kabar adanya desa yang menerima dana desa meski desa tersebut tidak dihuni oleh warga.
"Ya kalau sekarang ada 15an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Abdul juga memastikan, pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalir fiktif tersebut.
Baca: Wamenkeu Suahasil Ungkap Perbedaan Tugasnya dengan Sri Mulyani
"dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya. Kita lagi menggerakan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," katanya .
Ia juga menyebut, 15 desa yang disinyalir ditinggal pendudukan saat siang hari dan kembali ke desa pada malam hari banyak ditemukan di wilayah luar pulau Jawa.
"Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luat Jawa," jelasnya.
'Desa siluman' di Kabupaten Konawe
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni atau ia menyebutnya dengan fiktif.
Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.
Semakin memperkuat dugaan Sri Mulyani, desa tersebut memang tidak terdaftar sebelumnya, jadi bisa dikatakan tidak berpenghuni.
Tetapi, pelaku yang membuat adanya desa itu belum diketahui siapa orangnya.
"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019), dikutip dari laman Tribunnews, Senin (4/11/2019).
TKDD menjadi satu diantara belanja negara yang terus naik dan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah.
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan jika TKDD saat ini naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.
"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar daerah Jawa dan luar Jawa," imbuh dia.
Baca: Saat Menko PMK Muhadjir dan Mendes PDTT Abdul Halim Saling Sapa dengan Panggilan Ustaz
Hingga 30 September 2019, Sri Mulyani menyebut realisasi dana desa Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun.
Mengutip tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (5/11/2019), adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru terungkap karena ada pihak yang melapor usai terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Sri Mulyani mengatakan mulai bermunculan desa-desa baru.
Ia mengungkapkan, dirinya menerima laporan jika banyak muncul desa baru yang diketahui tidak berpenduduk, dengan tujuan agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
Keberadaan aliran dana desa tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut dengan membentuk desa baru.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.
Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, padahal setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.
"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.
(Intisari-Online.com/Mentari DP) (Tribunnews.com/Nuryanti/Yanuar Riezqi Yovanda)