Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia berkualitas, diperlukan generasi muda yang sehat, aktif, dan produktif. Untuk itu, penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, serta upaya menurunkan angka stunting sangat penting dilakukan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi menegaskan dukungan pihaknya dalam upaya penurunan stunting.
"Kami sangat mendukung upaya penurunan stunting. Bahkan Kementan sudah mengupayakan penurunan stunting melalui intervensi sensitif dari aspek penyediaan produksi pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang," ujar Agung dalam Diskusi Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (Pergizi Pangan) Indonesia di Jakarta, Jumat (13/12).
Menurut Agung, melalui intervensi seperti pemanfaatan pekarangan, setiap rumah tangga diharapkan mampu mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatannya.
Agung juga menjelaskan, pihaknya fokus pada 88 kabupaten/kota yang masuk daerah rentan rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
“Ini yang jadi perhatian kami untuk dilakukan intervensi melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan status daerah rentan rawan pangan, agar naik menjadi tahan pangan,” kata Agung.
Pengentasan daerah rentan rawan pangan diarahkan, agar setiap warga negara terpenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan standar kecukupan gizi, sehingga dapat hidup sehat, aktif dan produktif. "Tidak boleh satu orangpun yang mengalami kelaparan di Indonesia," tegas Agung.
Upaya penurunan stunting menurut Agung, harus diupayakan secara bersama dengan lintas sektor. "Kementan sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan 6 Kementerian dan Lembaga, untuk bersinergi mengentaskan daerah rentan rawan pangan, termasuk mengatasi kemiskinan dan menurunkan stunting," pungkas Agung.
Narasumber lain yang hadir dalam acara ini adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.