Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Sedikitnya 37.012 desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) atau 65 persen dari 56.993 desa yang DD tahap pertamanya sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kepada wartawan dalam videoconference pada Jumat (22/5/2020).
Menurutnya, berdasarkan data yang tercatat hingga Jumat (22/5/2020) pukul 12.00 siang diketahui bahwa dari 56.993 desa tersebut yang sudah Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD tercatat sebanyak 56.504 desa.
"Sudah 99 persen lebih yang sudah menetapkan. Namun, hanya 34 persen desa yang belum menyalurkan. Kita akan dorong agar desa yang belum salur bisa segera menyalurkan," kata Abdul Halim Iskandar.
Lebih lanjut, Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyebutkan sedikitnya terdapat 3.802.367 KPM BLT DD dengan total anggaran sebanyak Rp2, 281 triliun.
"Setelah lebaran nanti mudah-mudahan ada 100 persen yang sudah Musdesus telah menyalurkan ke KPM. Kita berharap dibulan Mei seluruh KPM sudah menerima BLT dari DD tahap pertama," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Mengenai hambatan belum disalurkannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa desa yang belum menyalurkan tapi sudah menetapkan Musdesus biasanya terjadi ditingkat kabupaten. Dalam hal ini, dalam sinkronisasi data KPM masih belum selesai.
"Ada juga yang ingin urusan bansos baik BLT tunai maupun non tunai diselesaikan dulu sehingga BLT DDnya tertahan. Jadi, kita berharap desa yang sudah siap salur, agar dibiarkan untuk menyalurkan BLT DDnya," katanya.
Selain itu, lanjut Gus Menteri, terhambat salur karena belum musdesus salah satunya terkendala karena belum merasa butuh BLT DD.
"Beberapa kita temukan misalnya di Sumsel terdapat daerah kawasan perkebunan karet, dimana desanya makmur, tidak begitu terasa dampak covid 19, masyarakatnya sejahtera semua, penghasilannya tidak berubah atau mengalami penurunan. Kalau situasinya seperti itu, tentu kita akan memberikan ruang untuk tidak menyalurkan," katanya.
Namun demikian, tambah gus Menteri, dirinya tetap menekankan apapun kondisinya tetap harus Musdesus dan mengalokasikan anggaran BLT DD di APBDes.
"Ini mutlak supaya kalau anggaran sudah ada di APBDes, pagunya sudah ada, kan tinggal menyalurkan ketika ditemukan warga yang memang terdampak covid 19. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Nanti akan ada perubahan APBDes baru," katanya.
Gus menteri berharap, permasalahan terhadap terhambatnya BLT DD bisa selesai dan penyalurannya bisa rampung 100 persen hingga akhir Mei.
"Kita berharap kepada bupati dan walikota untuk melepas sepenuhnya kepada desa agar desa bisa melakukan percepatan penyaluran BLT desa. Jangan dihambat dan jangan banyak aturan. Mudah-mudahan KPM yang mau nerima BLT bisa memanfaatkannya sebelum lebaran," katanya.
Turut hadir dalam konferensi pers itu Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Staf Khusus Mendes PDTT Ahmad Iman Syukri, dan Dirjen PPMD Taufik Madjid.(*)