Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Selasa (23/6) melepas 7.488 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara virtual dari Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.
Dalam pelepasan KKN UNP yang digelar oleh UNP ini, Selain Mendes PDTT, dihadiri oleh Rektor UNP Ganefri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi serta sejumlah pejabat lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyampaikan terkait penggunaan dana desa didalam pembangunan desa.
Menurutnya, terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam penggunaan dana desa yakni terkait tentang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi.
"Kalau dua hal ini, kemudian bisa kita optimalisasikan di dalam pelaksanaan pembangunan di skala desa, tentu akan terjadi percepatan yang luar biasa terkait dengan upaya peningkatan SDM dan perekonomian," katanya.
Mengenai pertumbuhan ekonomi di desa, kata Gus Menteri, akan sangat efektif dan efisien ketika dilakukan dalam kawasan pedesaan atau antar desa. Oleh Karena itu, salah satu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kemendes PDTT mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bisa bekerjasama antar BUMDes dalam kawasan pedesaan.
"Bukan dengan mendirikan BUMDes baru. Tetapi, koneksivitas antar BUMDes atau BUMDes bersama yang dibasiskan atas kerjasama antar desa. segala produk, potensi unggulan desa, ketika sudah bisa dikelola dari hulu hingga hilir dalam satuan kawasan tentu akan memberikan nilai tambah yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejehteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan desa," katanya.
Kemendes PDTT akan berupaya semaksimal mungkin agar prioritas pengunaan dana desa tahun 2021 yang dipayungi oleh Permendes memiliki fleksibilitas dan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat desa.
"Ini yang masih sering kita hadapi dan ini kita harapkan dengan seluruh mahasiswa KKN untuk memberikan pendampingan agar perencanaan pembangunan betul-betul didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pada penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat, bukan didasarkan pada keinginan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Menurutnya, penggunaan dana desa pada tahun-tahun sebelumnya masih didasarkan pada keinginan, itu terbukti karena belum adanya konektivitas antar satu titik pembanguanan dengan titik pembangunan lainnya.
Tapi, lebih pada kepentingan pemerataan karena ada yang berkeinginan membangun sesuatu disatu titik, kemudian ada yang berkeingian membangun sesuatu yang lainya yang bersumber dari dana desa.
"Itu sangat kita maklumi karena memang kebutuhan yang sangat mendasar dan terlalu banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, secara bertahap, proses perencanan pembangunan dengan model berbasis keinginan harus digeser menuju perencanan berbasis kebuutuhan untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang ada didesa," kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.
Gus Menteri berharap dengan para peserta KKN yang bertugas diwilayahnya masing-masing, terutama yang ada didesa dapat memahami apa yang menjadi skala prioritas pembangunan didesanya.
"Saya ingin mahasiswa ini betul-betul memahami apa yang menjadi skala prioritas pembangunan di desa, termasuk desa yang ditempati untuk KKN. Mudah-mudahan, apa yang dilaksanakan dilapangan betul-betul mendapatkan respon yang positif dari warga masyarakat desa dan memberikan sumbangsih terbaik untuk kesejahteraan warga masyarakat desa," katanya.