Baca tanpa iklan
Di tempat sama, Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar menyatakan, RB merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur agar lebih berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemensos dimulai sejak 2013 diawali pemenuhan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditandai keberhasilan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 40% yang saat ini sudah mencapai 70 persen, ” ujar Dadang dalam laporannya.
Ada 8 area perubahan dilaksanakan guna mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.
Baca: Mensos Minta Pendamping Aktif Dorong Graduasi KPM PKH
“Tahun lalu, nilai PMPRB Kemensos naik dari 74,25 menjadi 77,08 dan itu prestasi yang patut dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga tahun 2020 ini mengusulkan capaian PMPRB sebesar 81,16, ” kata Dadang.
Kegiatan tersebut, menghadirkan narasumber Plt Deputi Bidang RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB dengan topik materi “Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional”
Juga, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, Kebudayaan BPKP RI dengan topik materi “Pengawalan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial". (*)