Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah bersama pelaku industri pariwisata terus mencari solusi agar sektor ini dapat pulih kembali di masa adaptasi kebiasaan baru.
Seiring berjalannya masa adaptasi kebiasaan baru, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menggelar dialog dengan pelaku pariwisata (hotel dan restaurant) di Jakarta, hari Selasa (11/8/2020).
Dialog tersebut dimaksudkan untuk bertukar informasi terkait aspek ketenagakerjaan, khususnya industri pariwisata pada masa new normal dan masa yang akan datang.
Dalam dialog ini, Menteri Ida mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak luas pada industri pariwisata di seluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurutnya, basis penurunan permintaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus.
Indonesia sebagai salah satu negara yang juga memiliki banyak destinasi wisata tidak luput dari imbas ini.
“Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat wabah Covid-19,” kata Menaker Ida.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan 12 Disnaker Provinsi agar mengidentifikasi dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan.
Terkait hal itu, ia meminta SP/SB untuk membantu mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kemnaker.
Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat dapat segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah.
"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK," katanya.
Dalam upaya memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi, baik dalam konteks kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perekonomian secara umum.
Program-program tersebut seperti stimulus dan relaksasi perpajakan, bantuan sosial, program keluarga harapan, program kartu sembako, stimulus ekonomi, BLT dana desa, insentif tarif listrik, dan program Kartu Prakerja.
Setiap perusahaan (hotel dan restoran) diharapkan akan melewati tantangan atau masa-masa sulit seperti saat ini.
Namun yang perlu ditekankan, katanya, dalam upaya menuju kebangkitan suatu perusahaan, itu sangat ditentukan antara lain oleh manajemen perusahaan khususnya bagian Human Resource Development (HRD).
Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya terhadap keberadaan tenaga kerja, yakni terjadi transformasi ketenagakerjaan.
Akibatnya dapat terjadi seperti rotasi tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja, sampai kepada pengurangan tenaga kerja atau PHK.
“Peranan para manager HRD di perhotelan sangat strategis dalam mengelola tenaga kerja, sejak pra employment, during employment sampai kepada post employment. Peranan tersebut dimanifestasikan agar dinamika ketenagakerjaan menjadi kondusif atau meminimalisasi gejolak ketenagakerjaan yang tidak diinginkan,” terangnya.
Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja di industri perhotelan dapat disinergikan dengan program-program di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti untuk mengantisipasi transformasi ketenagakerjaan antara lain diperlukan pelatihan vokasi baik melalui skema skilling, re-skilling, up-skilling, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah soft skill.
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program seperti pelatihan dan sertifikasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, keselamatan dan Kesehatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial.
“Program-program tersebut dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan bidang perhotelan dan restoran,” pungkasnya.(*)